PT Berau Coal Energy Bangun 500 Rumah Gratis di Kaltim

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan segera memulai melakukan pembangunan 500 unit rumah di Kalimantan Timur.

Kata Maruarar, proyek ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan akan dilakukan groundbreaking pada 27 Desember 2024.

“27 Desember nanti, BRAU akan melaksanakan groundbreaking di Kalimantan Timur untuk membangun 500 unit rumah yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat,” kata Ara, panggilan akrab Menteri PKP saat ditemui di Auditorium Kementerian PUPR, Senin, 23 Desember 2024.

Kata Maruarar lagi, proyek ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BRAU, yang bertujuan untuk membantu penyediaan hunian bagi masyarakat kurang mampu.

Selain membangun rumah, BRAU juga akan melengkapi hunian tersebut dengan perlengkapan dasar yang diperlukan.

Proyek ini ditargetkan untuk mulai dibangun pada akhir tahun 2024, dan Maruarar memperkirakan bahwa pada tahun depan akan ada tambahan 750 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Angka ini mencakup 250 unit rumah yang telah dibangun di Tangerang, ditambah 500 unit yang akan dimulai oleh BRAU pada akhir tahun ini.

Tidak hanya BRAU, Maruarar menyebut, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang dimiliki oleh Boy Thohir, akan turut berkontribusi dalam pembangunan rumah rakyat.

Adaro dijadwalkan untuk groundbreaking proyek hunian di Kalimantan Selatan pada Januari 2025.

“Tidak hanya BRAU, bulan Januari nanti juga akan ada proyek rumah rakyat dari Adaro,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa dalam dua bulan sejak dirinya menjabat, Kementerian PKP telah mendistribusikan hingga 30.000 unit rumah murah kepada masyarakat.

Keberhasilan ini, kata Maruarar, tidak lepas dari dukungan kebijakan pemerintah terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Hingga hari ini, dalam dua bulan terakhir, dengan dukungan dari Presiden (Prabowo Subianto), Menko (Menteri Koordinator), dan Menteri Keuangan, kami telah membangun dan menyerahkan sekitar 30.000 unit rumah kepada masyarakat,” kata Maruarar dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Ara menjelaskan, sebagian besar rumah tersebut disalurkan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikelola oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN).

Ia juga menegaskan bahwa program FLPP akan terus dilanjutkan, karena terbukti memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan hunian, tetapi juga bagi sektor perbankan dan pengembang properti.

“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk FLPP pada tahun depan. Program ini sangat diminati oleh masyarakat dan pengembang, serta memiliki tingkat kredit macet (NPL) yang sangat rendah. Oleh karena itu, program ini akan terus kami jalankan,” pungkas Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait.

Beli Rumah tanpa Slip Gaji

Tak hanya itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga sedang mencari solusi untuk mempermudah akses pembelian rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, khususnya bagi pekerja sektor informal.

Meskipun tidak memiliki slip gaji, banyak pekerja di sektor ini yang sebenarnya mampu membayar angsuran KPR. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait, berharap PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan pihak terkait lainnya dapat mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inklusif, yang dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki slip gaji.

“Saya berharap PT SMF dan semua pihak terkait di sektor perumahan dapat merancang skema pembiayaan yang mampu membantu mereka yang tidak memiliki slip gaji,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya, Rabu, 18 Desember 2024.

Maruarar menegaskan pentingnya inovasi dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang terus meningkat, mengingat terbatasnya anggaran APBN. Program 3 Juta Rumah memerlukan solusi kreatif, selain skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah ada.

“Di lapangan, banyak pekerja sektor informal, seperti tukang bakso, ojek, pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang asongan yang tidak memiliki slip gaji, namun mereka mampu membayar KPR. Bahkan ada ibu-ibu penjual sayuran yang kini memiliki rumah subsidi berkat KPR,” ujar Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini.

Menteri Maruarar juga berencana mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak swasta di pasar modal untuk mencari solusi pembiayaan yang lebih tepat pada minggu depan.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Sebagai lembaga yang bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan, PT SMF siap beradaptasi dengan skema pembiayaan baru yang dapat membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak.

SMF yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan, bertugas mendukung likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan, dengan menyediakan dana pendamping yang mencakup 25 persen dari dana yang dibutuhkan.

“Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang,” kata Ananta. (*)