Pemerintah bakal Rampungkan Regulasi DHE, Berlaku Sebulan usai Disahkan

KABARBURSA.COM – Pemerintah sedang merampungkan aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Wacana revisi ketentuan PP DHE SDA sebenarnya sudah berembus sejak pertengahan tahun lalu.

Pembahasan DHE SDA ini terus bergulir dalam rapat evaluasi yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian pada Jumat 20 Desember 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa regulasi tersebut masih dalam proses penyusunan, baik di level Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Regulasinya sedang disusun baik itu PP maupun Peraturan Menteri Keuangan. Nanti setelah selesai akan diumumkan dan diberlakukan nanti sebulan kemudian," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi selama tiga bulan dengan tingkat kepatuhan mencapai 30 persen Dari hasil evaluasi terbaru, 90 persen SDA disebut sudah mematuhi aturan yang berlaku.

"90 persen dari sumber daya alam ikut compliance. Karena juga infrastruktur fasilitas oleh Bank Indonesia, OJK dan Perbankan sudah ada modelnya. Jadi tinggal intensifikasi saja," jelasnya.

Ia menyebut, upaya intensifikasi ini akan merujuk pada praktik negara tetangga. Namun, Airlangga enggan berspekulasi terkait dampaknya pada kinerja ekspor.

"Nanti kita lihat. Sekarang kan kita punya ekspor-impor sudah relatif membaik," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir November 2024 sebesar USD150 miliar. Jumlah tersebut relatif menurun jika dibandingkan dengan periode Oktober 2024 yang mencapai USD151,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menilai, cadangan devisa terkini masih tergolong tinggi karena setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa tersebut juga masih berada di atas standar kecukupan internasional, yakni sekitar 3 bulan impor.

“Perkembangan cadangan devisa antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.

Mantan Kepala Perwakilan BI di Purwokerto itu mengungkapkan bahwa cadangan devisa Indonesia masih memadai dalam mendukung ketahanan sektor eksternal. Ia juga melaporkan prospek ekspor dan neraca transaksi modal dan finansial juga tetap surplus.

“Itu sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil yang menarik serta mendukung terjaganya ketahanan eksternal,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan cadangan devisa periode yang sama pada 2022 dan 2023, cadangan devisa tahun ini relatif tinggi. Pada tahun 2022 dan 2023 cadangan devisa berada di angka USD134 miliar.

Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab penurunan cadangan devisa pada periode November 2024 adalah pembayaran utang luar negeri, stabilitas nilai tukar rupiah, fluktuasi harga komoditas global, arus modal keluar.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penurunan cadangan devisa adalah fluktuasi di pasar keuangan global serta transaksi pemerintah dan BI. Ditambah lagi dengan situasi global dan potensi resesi, kebijakan moneter The Fed dan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China.

Selain itu, kebijakan fiskal seperti subsidi dan program belanja negara juga turut menjadi penyebab penurunan cadangan devisa periode November 2024.

Impor Migas Gerus Devisa Negara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia bahwa impor minyak dan gas (migas) menggerus devisa negara sekitar Rp500 triliun setiap tahunnya.

Bahlil menekankan, bahwa kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 600.000 barel per hari. Akibat ketidakseimbangan ini, Indonesia terpaksa mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk menutupi kekurangan tersebut.

“Setiap tahun, kita menghabiskan devisa sebesar Rp500 triliun. Ini berdampak pada nilai tukar dolar kita terhadap rupiah yang cenderung berfluktuasi, karena hukum permintaan dan penawaran terjadi terhadap dolar AS. Salah satu penyebab utama kebutuhan dolar terbesar adalah untuk membeli energi,” kata Bahlil dalam Rapat Nasional di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Kata Bahlil lagi, menyikapi persoalan mendesak ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan program penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan penggunaan biodiesel, dari saat ini 40 persen (B40) menjadi 50 persen (B50) dan 60 persen (B60).

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang diproduksi dari sumber-sumber organik, termasuk minyak kelapa sawit, kedelai, dan jarak pagar.

Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan transisi energi dengan mengganti penggunaan BBM dengan listrik untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan data terbaru, sekitar 49 persen konsumsi BBM di Indonesia digunakan oleh sektor transportasi, sedangkan 30 persen lainnya berasal dari sektor industri.

“Jika kita berhasil melaksanakan ini, kita dapat mengalihkan sebagian kebutuhan energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengoptimalkan penggunaan mobil dan motor listrik,” tutur Bahlil.

Langkah-langkah lain yang diambil oleh pemerintah mencakup upaya untuk meningkatkan lifting migas dengan mengoptimalkan sumur-sumur migas yang ada. Dari total 44.900 lokasi sumur migas di seluruh Indonesia, hanya sekitar 16.000 yang saat ini dalam keadaan aktif.

“Dari 16.600 sumur yang ideal, terdapat sekitar 5.000 sumur yang berpotensi untuk kita optimalkan. Ini adalah target yang kami kejar. Selain itu, eksplorasi juga harus dilakukan untuk menemukan potensi baru,” jelas Bahlil. (*)