FSB Rekomendasikan Kebijakan Baru G-20 untuk Atasi Risiko Sektor Nonbank

KABARBURSA.COM - Financial Stability Board (FSB) atau Dewan Stabilitas Keuangan merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi potensi risiko yang muncul di sekitar dana lindung nilai, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Sektor ini kini menguasai hampir separuh dari total aset keuangan global.

Sejak 2009, sektor lembaga keuangan nonbank telah mengalami lonjakan pertumbuhan sekitar 130 persen, yang menyebabkan pasar semakin rentan terhadap peristiwa stres, demikian pernyataan FSB yang berbasis di Basel, yang bertugas sebagai pengawas risiko keuangan negara-negara anggota G20.

Pertumbuhan pesat ini juga diiringi dengan peningkatan kompleksitas serta keterkaitan dalam sistem keuangan, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu risiko signifikan bagi stabilitas keuangan global. "Risiko-risiko ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, bisa menjadi ancaman besar bagi sistem keuangan," ujar Sekretaris Jenderal FSB, John Schindler, dalam wawancara dengan Channel News Asia, Seperti dikutip di Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024.

Dalam laporan konsultasinya, FSB menekankan perlunya pemerintah dan lembaga keuangan anggota untuk lebih fokus pada lembaga nonbank dan memastikan bahwa mereka mengelola risiko kredit dengan cara yang memadai. Salah satu rekomendasi utama FSB adalah pengembangan kerangka kerja domestik yang efektif untuk mengidentifikasi dan memonitor risiko-risiko stabilitas keuangan yang terkait dengan penggunaan leverage di sektor nonbank.

Selain itu, FSB juga mengusulkan agar pemerintah merancang kebijakan yang tepat dan terukur untuk mengurangi dampak risiko yang telah diidentifikasi. Pada bagian lain, kelompok FSB yang berbeda mengusulkan agar pedoman revisi dari Komite Basel mengenai Pengawasan Perbankan diimplementasikan dengan lebih tepat waktu dan menyeluruh, khususnya dalam hal manajemen risiko kredit terhadap rekanan.

FSB juga menyoroti pentingnya peningkatan praktik pengungkapan di sektor nonbank, untuk mengatasi ketidakkonsistenan regulasi yang ada. Salah satu rekomendasi adalah penerapan prinsip-prinsip risiko yang seragam dan perlakuan regulasi yang setara di seluruh sektor nonbank. Tidak kalah pentingnya, FSB menyerukan peningkatan kerjasama dan kolaborasi lintas batas untuk memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko secara global.

Dengan dikeluarkannya laporan konsultasi ini, FSB membuka kesempatan bagi pemerintah dan lembaga anggota untuk memberikan masukan mengenai kebijakan yang diusulkan. Laporan final yang memuat rekomendasi resmi diharapkan dapat dirilis pada pertengahan 2025.

Masalah Kekurangan Pangan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya hanya membutuhkan waktu tiga tahun saja untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di Indonesia.

Dia menyatakan itu dalam sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, Senin, 18 November 2024.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia berencana mencapai swasembada pangan dalam empat tahun ke depan, dengan tujuan lebih besar yaitu memberikan kontribusi global dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia dalam waktu lima tahun.

“Saya berencana mengatasi kekurangan pangan dalam tiga tahun. Kita akan mencapai swasembada dalam empat tahun,” kata Prabowo seperti yang dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 19 November 2024.

“Dan dalam lima tahun, kita yakin dapat berkontribusi dalam aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan,” sambung Prabowo dengan tegas.

Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan domestik sambil berperan aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan yang menjadi perhatian global.

Indonesia, menurut Prabowo, berkomitmen untuk berperan dalam solusi jangka panjang terhadap tantangan pangan yang dihadapi dunia.

KTT G20 Bahas Kelaparan dan Kemiskinan

Pada sesi pertama Konferensi Tingat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, tema utama yang diangkat adalah “Memerangi Kelaparan dan Kemiskinan” atau “Combating Hunger and Poverty”.

Selain Presiden Prabowo Subianto, para pemimpin negara lainnya, di antaranya Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, turut menyampaikan pandangan mereka mengenai isu tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya stabilitas geopolitik dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan ekonomi global, termasuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan.

Ia menekankan bahwa tantangan ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari persoalan geopolitik, dan dengan tegas menyerukan negara-negara anggota G20 untuk bekerja sama mengatasi krisis yang tengah berlangsung, seperti konflik di Gaza dan Ukraina.

“Jangan ragu untuk bergerak maju dan mendesak para peserta di kawasan untuk mencapai gencatan senjata ini. Bagi kami, ini penting untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. Hanya dengan perdamaian dan stabilitas kita dapat mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” ucap Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI ini menekankan, tanpa adanya stabilitas, upaya untuk menanggulangi masalah kelaparan dan kemiskinan akan sangat terbatas.(*)