KABARBURSA.COM - Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Desember 2024, Bank Indonesia (BI) mengumumkan menahan suku bunga acuan BI-Rate di level 6 persen.
Gubernur Indonesia Perry Warjiyo, dalam konferensi pers RDG di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024 mengatakan, BI juga memutuskan suku bunga deposit facility sebesar 5,25 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,75 persen.
Menurut Perry, keputusan ini sejalan dengan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025. Keputusan ini juga sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kebijakan moneter difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah," kata Perry dalam konferensi pers tersebut.
Ke depannya, BI akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan dinamika kondisi ekonomi untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga kebijakan lanjutan.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan makroprudensial yang longgar terus diterapkan untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau.
"Langkah ini dilakukan melalui penguatan strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," ujar dia.
“Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” lanjutnya.
Perry menjelaskan, ada beberapa hal yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berlanjutan melalui strategi operasi moneter pro-market. Tujuannya, untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.
Adapun strategi yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market.
BI juga akan memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas.
Selain itu, BI juga akan memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.
Lebih lanjut, strategi BI untuk menjaga stabilitas ekonomi juga dilakukan melalui stabilitasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
BI juga akan menguatkan publikasi asesment transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga berencana melakukan perluasan layanan BI-FAST yang mencakup layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan, (request for payment) dan transfer debit secara langsung (direct debit).
Tiga langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal terhitung sejak tanggal 21 Desember 2024.
Bank Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran sistem pembayaran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Lebih lanjut Perry menjelaskan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha,” ucap Perry.
Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di pusat dan daerah, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
“Bank Indonesia memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah ini diharapkan rupiah dapat menguat terhadap dolar Amerika Serikat.(*)
Yunila Wati • 2 jam dari sekarang
Yunila Wati • 1 jam dari sekarang
Yunila Wati • 11 menit dari sekarang
Yunila Wati • 18 menit yang lalu
Yunila Wati • 48 menit yang lalu