KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai bahwa kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan skema yang efektif untuk mendukung program perumahan melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Nixon menjelaskan bahwa skema gabungan ini dapat menjadi solusi untuk memastikan likuiditas KPR subsidi berjalan mandiri lewat mekanisme sekuritisasi aset, sehingga ketergantungan pada anggaran negara (APBN) dapat dikurangi.
“Makanya kami usulkan ada SSB, karena menggunakan dana dari bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Bank bisa menjual portofolio KPR-nya melalui sekuritisasi, dan dana yang diperoleh bisa digunakan untuk KPR baru. Dengan cara ini, likuiditas tidak hanya bergantung pada APBN, dan dana bisa diputar terus,” kata Nixon dalam acara ‘Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah’ di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Nixon mengingatkan bahwa mengandalkan sepenuhnya skema FLPP akan membuat likuiditas perbankan terus bergantung pada APBN. Hal ini dikarenakan FLPP menggunakan dana negara dan menawarkan bunga rendah, yakni 5 persen, yang bisa menghambat proses sekuritisasi.
Oleh karena itu, ia menyarankan untuk mengombinasikan skema FLPP dengan SSB, mirip dengan pola yang diterapkan pada KUR.
Menurut Nixon, kombinasi ini akan mendukung keberlanjutan penyaluran KPR dan mengurangi beban pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
“Jika memungkinkan, kami harap mekanisme FLPP tetap dipertimbangkan, namun sebagian bisa menggunakan pola SSB seperti pada KUR. Skema KUR, yang serupa dengan SSB, bisa meningkatkan besaran penyaluran. Saya berharap hal yang sama bisa diterapkan pada KPR subsidi,” ujar Nixon.
Berdasarkan data BTN, pada 2025 diperkirakan akan ada potensi penyaluran KPR Sejahtera untuk 631.978 unit rumah, yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum dibangun.
Sebagian besar proyek ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit belum dibangun.
BTN juga mencatat bahwa realisasi KPR subsidi selalu melebihi kuota, kecuali pada masa pandemi COVID-19 di 2020. Bahkan, dalam dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran KPR subsidi telah mencapai 30 ribu unit.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan kuota FLPP menjadi 500.000 unit pada 2025. Angka ini meningkat signifikan dari kuota yang direncanakan untuk tahun depan, yaitu 220.000 unit.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan milik negara yang akan digunakan untuk Program 3 Juta Rumah didapat tidak dengan cuma-cuma alias tidak gratis.
Kata Nusron, agar dapat menggunakan lahan tersebut, harus melalui mekanisme yang menguntungkan negara, bukan diberikan tanpa syarat.
“Tanah negara itu tidak gratis. Tidak ada makan siang gratis. Tanah tersebut akan kami serahkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)-nya ke bank. Skema selanjutnya akan diatur agar negara tidak dirugikan, sementara rakyat tetap mendapatkan akses dengan harga terjangkau,” ujar Nusron usai menghadiri acara Dialog Program 3 Juta Rumah Bersama BP Tapera di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Nusron mengungkapkan, saat ada sekitar 79.000 hektare lahan yang berpotensi digunakan untuk perumahan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Setelah kami lakukan analisis, 79.000 ehektar tersebut bisa digunakan untuk perumahan, tetapi apakah sesuai dengan kebutuhan MBR, itu masih perlu kajian lebih lanjut. Pelaku perumahan lebih memahami hal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron menyatakan, Kementerian ATR/BPN saat ini mengelola sekitar 850.000 hektare lahan yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti transmigrasi dan tanaman pangan. Khusus untuk 79.000 hektare yang dialokasikan untuk perumahan, ia berkomitmen untuk memberikan kejelasan mengenai pemanfaatannya pada kuartal pertama tahun depan.
“Kami berjanji untuk menyediakan peta topografi pada kuartal pertama tahun depan. Kami akan menunjukkan lokasi dan kondisi lahan, agar para pelaku perumahan bisa menilai kelayakannya,” jelas Nusron.
Sedangkan, yang 850.000 hektare berasal dari tanah cadangan negara (TCUN), yang diperoleh dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sudah tidak diperpanjang.
Nusron menekankan bahwa pengelolaan lahan ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam lainnya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menegaskan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik tidak boleh dibiarkan terbengkalai.
“Sesuai dengan amanat UUD 1945, tanah yang tidak produktif harus segera dimanfaatkan. Kami tawarkan untuk digunakan secara maksimal demi kepentingan rakyat,” pungkas Nusron.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya telah menyusun langkah strategis untuk mendukung program perumahan, salah satunya dengan menyediakan lahan murah atau bahkan tanpa biaya.
Ungkapnya, Penyediaan lahan ini akan melibatkan optimalisasi tanah sitaan koruptor, aset BLBI, lahan idle eks-HGU, serta tanah Barang Milik Negara (BMN).
“Kami telah menjalin koordinasi dengan berbagai instansi untuk mempercepat proses penyediaan lahan yang murah atau gratis melalui optimalisasi tanah sitaan koruptor dan aset lainnya,” ujar Maruarar.
“Sesuai dengan amanat UUD 1945, tanah yang tidak produktif harus segera dimanfaatkan. Kami tawarkan untuk digunakan secara maksimal demi kepentingan rakyat,” pungkas Nusron. (*)
Ayyubi Kholid • 2 jam yang lalu
Ayyubi Kholid • 3 jam yang lalu
Dian Finka • 4 jam yang lalu
Dian Finka • 5 jam yang lalu
Dian Finka • 8 jam yang lalu