79.925 Hektar Lahan Berpotensi Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan ada seluas 79.925 hektare lahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Lahan ini berpotensi digunakan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa tanah tersebut berasal dari lahan terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024.

“Lahan terlantar ini tersedia untuk permukiman dengan total luas 79.925 hektare yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Nusron di Jakarta, Minggu, 8 Desember 2024.

Meski demikian, Nusron menekankan bahwa pihaknya masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kelayakan lahan-lahan tersebut sebagai kawasan permukiman. Hingga saat ini, potensi ekonomi dari sebagian besar lahan tersebut masih belum sepenuhnya dipetakan.

Kementerian ATR/BPN berencana untuk bekerja sama dengan pengembang properti guna menilai kesesuaian lahan-lahan tersebut. Nusron juga mengajak para pengembang untuk berdialog selama kunjungan ke daerah guna membahas potensi pemanfaatan lahan.

“Kami ingin berdiskusi dengan para developer untuk memperoleh masukan dan data latar belakang terkait lahan-lahan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan 157 hektare lahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambut baik langkah tersebut dan menyebutkan dua wilayah yang dianggap potensial, yakni Mojokerto, Jawa Timur (151 hektare), dan Tangerang, Banten (6 hektare), yang sudah disiapkan untuk program ini.

“Lahan di Mojokerto dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) sudah siap untuk survei, sementara di Tangerang tersedia 6 hektare,” papar Nusron.

Ara menjelaskan bahwa program ini akan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pegawai negeri sipil (PNS) dengan pendapatan rendah, serta anggota TNI dan Polri.

Nusron menambahkan bahwa pembebasan lahan untuk program ini ditargetkan selesai dalam 100 hari pertama masa jabatannya.

“Kami optimis dalam 100 hari, Insya Allah, alokasi lahan dapat diselesaikan," tegas Nusron.

Kementerian ATR/BPN juga mengungkapkan adanya potensi lahan terlantar seluas 1,3 juta hektare yang masih perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan kelayakannya sebagai kawasan permukiman. Nusron menyebutkan bahwa tidak semua lahan tersebut cocok untuk pembangunan rumah.

“Dari total 1,3 juta hektare, tidak semuanya ideal untuk perumahan. Tim kami masih bekerja untuk menentukan lahan yang benar-benar layak,” pungkas Nusron.

Serap 6 Juta Tenaga Kerja

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Program 3 Juta Rumah yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksikan akan menyerap 6 juta tenaga kerja baru.

“Untuk membangun satu unit rumah saja di perdesaan, diperlukan 4-5 pekerja. Kalau kita total, program ini akan melibatkan minimal 5-6 juta pekerja baru,” kata Hashim di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

Hashim mengungkapkan harapannya agar anak-anak Indonesia, khususnya di perdesaan, memiliki peluang kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

“Harapan kami, anak-anak Indonesia, terutama di perdesaan, tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI atau TKW. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Tanah Air,” ujarnya.

Program ini juga dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Dengan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, para orang tua diharapkan tetap dapat mendampingi anak-anak mereka tanpa harus bekerja jauh dari rumah.

“Bisa urus anak, bisa urus cucu. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Anak-anak dan cucu kita tidak perlu lagi diurus oleh nenek atau kakek mereka,” jelas Hashim.

Selain itu, Hashim menekankan pentingnya pemberian upah yang layak di atas standar UMR atau UMP, agar para pekerja dapat hidup sejahtera.

Hashim menyebut, Indonesia saat ini menghadapi backlog perumahan sebesar 11 juta keluarga yang masih menanti akan mendapatkan hunian layak. Selain itu, 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, seperti gubuk atau lingkungan kumuh. Kondisi ini juga berkontribusi pada angka stunting yang masih mencapai 25 persen di kalangan anak-anak Indonesia.

“Gizi yang baik itu penting, tetapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga harus diperhatikan. Rumah dengan lantai tanah dan akses air yang tidak bersih hanya memperburuk kondisi stunting,” ujar Hashim.

Peluang untuk Koperasi dan UMKM

Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo memutuskan bahwa dua juta unit rumah di perdesaan hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil, koperasi, dan UMKM. Sementara itu, satu juta unit apartemen di kota besar akan menjadi tanggung jawab kontraktor besar.

“Ini menjadi kesempatan besar bagi kontraktor kecil, koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk berkontribusi. Presiden telah menginstruksikan Menteri dan Wakil Menteri Perumahan untuk mengawasi langsung pelaksanaannya,” kata Hashim.

Program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dengan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat struktur sosial masyarakat.

“Dengan program ini, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun masa depan yang lebih sehat, bermartabat, dan sejahtera bagi bangsa Indonesia,” pungkas adi kandung Presiden Prabowo Subianto ini. (*)