Soal Impor Beras, Prabowo dan Menko Pangan Sepertinya Enggak Sepaham

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa produksi pangan Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Dia menyebut, cadangan beras nasional saat ini mencapai hampir 2 juta ton.

“Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun terakhir. Dengan kondisi ini, saya yakin pada 2025 Indonesia tidak perlu impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Lalu, Prabowo memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas upaya mereka meningkatkan produksi beras.

Ia juga menyebut nama Presiden RI terdahulu, Joko Widodo (Jokowi), yang dinilainya telah melakukan langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan El Nino dan La Nina yang memengaruhi produksi pangan.

“Langkah-langkah di akhir tahun 2024, dengan dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, berhasil mengatasi kondisi sulit akibat El Nino dan La Nina. Ini membuktikan bahwa meskipun kondisi geopolitik global tidak mendukung, kita tetap mampu memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus bebas dari ketergantungan impor beras dan komoditas pangan lainnya untuk mencapai swasembada.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi beras nasional mencapai 32 juta ton pada 2025.

“Target produksi beras 32 juta ton, doakan tercapai. Kalau sudah swasembada, jangan impor lagi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, meskipun luas panen padi nasional turun menjadi 10,21 juta hektare. Untuk 2024, produksi beras diperkirakan sedikit menurun menjadi 30,34 juta ton akibat penurunan luas panen sebesar 1,64 persen.

Meski demikian, Menteri Pertanian optimistis dapat meningkatkan produksi hingga 1 juta ton pada 2025.

“Tambahan produksi 1 juta ton bernilai Rp12 triliun. Ini target yang besar, tetapi Insya Allah tercapai,” pungkas Amran.

Bansos Beras dan Operasi Pasar

Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp6 triliun untuk mendukung program bantuan sosial (bansos) pangan dan operasi pasar selama Januari dan Februari 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di tengah proyeksi produksi beras yang tidak mencukupi kebutuhan nasional pada awal tahun.

Kata Zulkifli Hasan, sebanyak 160.000 ton beras akan disalurkan melalui program bansos kepada 16 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan total 300.000 ton beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan distribusi masing-masing 150.000 ton pada Januari dan Februari.

“Total anggaran mendekati Rp6 triliun, yang berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN),” ujar Zulkifli saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024.

Zulkifli menjelaskan, kebijakan ini didasarkan pada prediksi rendahnya produksi beras di awal tahun 2025. Pada Januari, produksi beras diperkirakan hanya mencapai di bawah 1,5 juta ton, jauh dari kebutuhan nasional sebesar 2,6 juta ton. Sementara itu, pada Februari, produksi diproyeksikan berada di bawah 2 juta ton dengan kebutuhan yang tetap sama.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan cadangan beras Bulog sebanyak 620.000 ton. Meskipun stok cadangan diprediksi akan berkurang signifikan, Zulkifli optimistis situasi akan kembali normal saat memasuki masa panen raya.

“Pada Maret-April, produksi gabah diperkirakan melebihi 3 juta ton. Bulog harus membeli sekitar 2 juta ton gabah dari petani selama periode Maret hingga Mei untuk mengisi kembali cadangan,” ujar Zulkifli. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan beras dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Kebijakan bansos pangan dan stabilisasi harga ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak lonjakan harga akibat defisit produksi. Pemerintah juga berupaya memastikan stabilitas harga di pasar tetap terjaga, sehingga tidak membebani konsumen.

Strategi pemerintah yang mengombinasikan penyaluran bansos pangan, operasi pasar, dan penyerapan gabah petani diharapkan dapat menjawab tantangan ketahanan pangan pada awal 2025. Langkah ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau, tetapi juga mendukung petani dengan memberikan pasar bagi hasil panen mereka.

Zulkifli menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta Bulog menjadi kunci sukses implementasi program ini.

“Semua pihak harus bersinergi agar kebijakan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tuturnya. (*)