Zulhas Curhat, Dirinya tidak Dilibatkan Saat Penentuan Anggaran Makan Bergizi Gratis

KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa keputusan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp10.000 per porsi diambil tanpa berkoordinasi dengan dirinya.

Kata Zulkifli Hasan, keputusan tersebut dibuat dalam rapat yang melibatkan Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Pembahasan soal Rp10.000 itu bukan di bawah koordinasi saya. Saya hanya bertanggung jawab pada pelaksanaannya,” kata Zulhas, panggilan akrab menteri ini saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Dengan begitu, lanjut Zulkifli, dirinya belum dapat memastikan apakah dengan anggaran Rp10.000 per porsi sudah sesuai dengan kebutuhan harga pangan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Katanya, pembahasan lebih lanjut soal itu akan dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut.

Menurut mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini, anggaran sebesar Rp10.000 per porsi disesuaikan dengan total anggaran Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp71 triliun.

“Anggarannya Rp71 triliun, tapi detailnya itu dibahas antara Menteri Keuangan, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaannya nanti akan diserahkan kepada saya,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis akan dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi karena keterbatasan anggaran negara.

Sebelumnya, Prabowo berencana menetapkan Rp15.000 per porsi, namun angka tersebut dianggap sulit direalisasikan.

“Kita ingin memberikan Rp15.000, tapi kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp10.000 per anak dan ibu hamil per hari, terutama di daerah-daerah. Meski begitu, porsinya tetap bermutu dan bergizi,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat, 29 November 2024.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan bahwa uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp10.000 telah dilakukan selama hampir setahun di berbagai daerah, termasuk Pulau Jawa.

“Untuk memenuhi kebutuhan 600-700 kalori per sajian, harga maksimal Rp10.000 masih memungkinkan,” kata Hasan Hasbi, Minggu, 1 Desember 2024.

Berisiko Memperlebar Ketimpangan Gizi

Pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp10.000 per porsi, dari semula Rp15.000, dinilai berisiko memperburuk ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, anggaran yang terlalu kecil bisa memperburuk disparitas nilai gizi antar daerah.

“Khawatir biaya per porsi Makan Bergizi Gratis yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima, Senin, 2 Desember 2024.

Bhima menilai bahwa biaya program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp10.000 per porsi terbilang terlalu kecil, mengingat disparitas harga kebutuhan pokok yang lebih mahal di luar Pulau Jawa.

Dipaparkannya, bahwa inflasi di luar Jawa, seperti yang tercatat di Papua Tengah (4,19 persen year on year/yoy) dan Sulawesi Utara (2,58 persen yoy) pada Oktober 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang hanya 1,71 persen yoy.

“Artinya, harga barang di beberapa daerah mengalami kenaikan lebih tinggi,” ungkap Bhima.

Selain itu, Bhima mengingatkan bahwa biaya logistik dan birokrasi juga harus dipertimbangkan dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis.

“Mengingat keterbatasan anggaran negara, saya menyarankan pemerintah untuk menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi, dengan fokus awal pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, program ini bisa diperluas ke daerah lain,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal juga menilai bahwa pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan berdampak besar pada kualitas makanan yang disajikan. Menurut Faisal, dengan anggaran Rp12.000 per porsi di pulau Jawa saja, kualitas menu yang disajikan sudah sangat terbatas.

“Dengan anggaran Rp12.000, harga susu bisa mencapai Rp2.300, sementara nasi, sayur, lauk, dan buah hanya bisa didapatkan sekitar Rp9.700. Jika anggaran dipangkas menjadi Rp10.000, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya tersisa sekitar Rp7.700,” ujar Faisal.

Faisal khawatir bahwa menu yang disediakan tidak sesuai dengan selera anak-anak, yang berpotensi menyebabkan sisa makanan dan meningkatnya food waste.

“Dengan anggaran yang sudah terbatas saja, merchant kesulitan menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak. Apalagi jika anggaran semakin dipotong,” ucapnya.

Ia juga menyoroti tantangan bagi merchant di daerah, yang harus menghadapi harga tenaga kerja yang semakin tinggi.

“Semakin minim anggaran, semakin kecil margin yang diterima merchant jika mereka ingin mempertahankan kualitas, atau kualitas makanan yang bergizi akan menurun,” pungkas Faisal. (*)