AHY: Belum Ada Investor Masuk ke Proyek Giant Sea Wall

KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengungkapkan hingga kini belum ada investor yang masuk dalam megaproyek pembangunan Giant Sea Wall. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

AHY menjelaskan, proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025 yang merupakan salah satu visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini bertujuan untuk membenahi infrastruktur di kawasan pesisir pantai utara yang kerap terdampak banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut.

Di Jakarta, proyek pembangunan tanggul besar ini difokuskan pada area sepanjang 46 kilometer. Agus menegaskan pentingnya proyek ini sebagai upaya serius pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan melindungi kawasan pesisir.

"Di Jakarta yang kita fokuskan saat ini, ada kurang lebih 46 kilometer yang harus kita perkuat, termasuk tanggulnya ditinggikan. Karena kalau tidak, bisa berbahaya pada masyarakat yang ada di sana termasuk saudara-saudara kita komunitas nelayan," ungkap AHY kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember.

Kendati demikian, AHY mengaku perencanaan Giant Sea Wall membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang melalui kehadiran investor lokal maupun asing. Hal itu dianggap perlu lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup dialokasikan untuk menunjang proyek tersebut.

"Kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN, kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan," jelasnya.

Kendati begitu, AHY mengaku pemerintah hendak membuka jejaring untuk mengundang minat investor masuk. Meski begitu, ia tak menjelaskan skema apa yang dilakukan pemerintah untuk mengundang para investor dalam pembangunan Giant Sea Wall.

"Sejauh ini tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan, tapi pada saat nya karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU, tetapi juga dengan lintas stakeholder lainnya dan kami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan," tutupnya.

Masuk Tahap Uji Kelayakan 

Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya tengah melaksanakan studi kelayakan terkait desain dan pembiayaan proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Jakarta. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, kajian mengenai kelayakan proyek tersebut sedang berjalan di DKI Jakarta.

“Saat ini, kami sedang melakukan feasibility study terkait desain dan pembiayaan proyek Giant Sea Wall di ibu kota,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 8 November 2024.

Proyek Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A mencakup pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 kilometer. Pada 2019, Kementerian Pekerjaan Umum menyelesaikan 12,66 kilometer tanggul, dan pada 2020 proyek ini dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun 33,54 kilometer sisanya.

Beberapa bagian tanggul yang telah selesai antara lain Tanggul Kamal Muara-Dadap yang dilengkapi akses nelayan, rumah pompa, dan kolam retensi. Selain itu, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing, dan Tanggul Cakung Drain juga sudah rampung.

Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, menyebut Jakarta membutuhkan tanggul pantai dan tanggul laut untuk mencegah penurunan permukaan tanah. Pemerintah telah mengurangi penggunaan air tanah sebagai langkah awal, namun kondisi penurunan tanah yang sudah ekstrem memerlukan penanganan lebih komprehensif.

Kondisi serupa terjadi di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura), termasuk Demak, Jawa Tengah, di mana banjir rob merendam ribuan rumah dan lahan pertanian. Wahyu menekankan pentingnya proyek giant sea wall karena Pantura menampung banyak aset strategis negara dan swasta, seperti jalan, jalur kereta api, serta kawasan perkotaan dan industri.

Proyek tanggul laut raksasa ini diproyeksikan dimulai dari pesisir DKI Jakarta dengan nilai investasi mencapai Rp164,1 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, proyek ini mendesak untuk direalisasikan. Penurunan tanah di Pantura tercatat mencapai 1-25 cm per tahun, sementara permukaan air laut naik hingga 1-15 cm per tahun.

Kombinasi ini memicu banjir rob yang berdampak pada sektor ekonomi. Kawasan Pantura menyumbang 20,7 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan menjadi pusat kawasan industri. Estimasi kerugian akibat banjir di pesisir Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun. Dalam sepuluh tahun, kerugian ini diprediksi melonjak hingga Rp10 triliun, menambah kehilangan opportunity cost yang signifikan bagi ekonomi nasional.

Pembangunan Giant Sea Wall menjadi solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan sektor industri di Pantura.(*)