Transformasi Bulog jadi Badan Otonom: Agenda Mendesak Tekan Impor Beras

KABARBURSA.COM - Transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden, menjadi sebuah hal yang sangat mendesak. Pemerintah mengaku tengah membuat langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran Bulog sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus mendukung upaya swasembada pangan nasional.

Dengan perubahan ini, Bulog akan meninggalkan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi pada keuntungan dan menjadi badan non-komersial yang fokus pada fungsi stabilisasi pangan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa perubahan ini sangat diperlukan untuk menghilangkan hambatan yang selama ini dialami Bulog dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai BUMN, Bulog sering terjebak dalam perhitungan untung-rugi yang justru menghambat kemampuannya dalam membeli komoditas dari petani dengan cepat dan efisien. Ia mencontohkan, bahwa pendekatan komersial membuat pembelian gabah atau jagung dari petani sering kali menjadi rumit karena harus mempertimbangkan profitabilitas, yang akhirnya dapat mengganggu kestabilan harga pangan.

Presiden Prabowo Subianto, menurut Zulkifli, telah menyepakati langkah transformasi ini, meski implementasinya masih dalam tahap pembahasan intensif. Saat ini, Bulog tetap berada di bawah naungan Kementerian BUMN, namun rancangan perubahan sedang digodok secara matang.

Proses ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan semua aspek, termasuk regulasi, disesuaikan dengan konsep baru Bulog sebagai lembaga non-komersial.

Sementara, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, menjelaskan bahwa transformasi ini akan membawa Bulog lebih dekat dengan petani dan memungkinkan penguatan perannya sebagai stabilisator harga pangan.

Dengan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bulog akan memiliki kapasitas untuk membeli hasil panen petani secara langsung tanpa terhambat kendala anggaran yang sering dialami selama ini. Langkah ini, menurut Wahyu, tidak hanya akan membantu menjaga kestabilan harga, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani.

Meski demikian, transformasi ini tidak bisa dilakukan secara instan. Wahyu menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Bulog masih akan menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai BUMN sembari tetap berfungsi sebagai operator utama dalam penyerapan gabah dan beras.

Untuk mendukung perubahan ini, pemerintah akan membentuk tim transformasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang dirancang untuk memastikan implementasi perubahan berlangsung secara terencana dan terukur.

Salah satu tantangan yang muncul dalam transformasi ini adalah potensi tumpang tindih tugas antara Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kedua lembaga ini memiliki fungsi yang hampir serupa dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Wahyu menjelaskan bahwa hal ini akan dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi duplikasi tugas, dan struktur baru yang diusulkan akan dirancang untuk mendukung sinergi antara kedua institusi.

Transformasi Bulog menjadi badan otonom di bawah Presiden diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap berbagai permasalahan yang selama ini menghambat pengelolaan pangan di Indonesia. Dengan peran baru ini, Bulog dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sekaligus mendukung pencapaian swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Pede Bebas Impor Beras

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, optimistis Indonesia akan bebas dari impor beras pada 2025, seiring dengan target produksi yang diperkirakan mencapai 32 juta ton pada tahun tersebut.

“32 juta ton dalam setahun, InsyaAllah kita capai di 2025,” ungkap Mentan Amran di Jakarta, Selasa, 26 November 2024.

Menurutnya, saat ini fokus utama adalah mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam program Astacita.

“Kalau sudah swasembada, tak ada lagi impor. Itu hanya akan menambah masalah,” tegasnya.

Mentan Amran menjelaskan, produksi beras pada 2025 diprediksi meningkat sekitar 1 juta ton dibandingkan tahun 2024. Dengan peningkatan tersebut, ia yakin kebutuhan beras dalam negeri akan terpenuhi.

Peningkatan produksi yang tampak relatif kecil itu, menurut Amran, memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Jika dihitung, 1 juta ton beras setara dengan Rp12 triliun.

“Tambah 1 juta ton itu bukan angka sedikit, nilai ekonominya mencapai Rp12 triliun,” jelasnya.

Diketahui, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton untuk memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) tetap tercukupi.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari menjelaskan bahwa impor yang dilakukan hingga 17 November 2024 mencapai 3.559.793 ton, yang merupakan bagian dari total kontrak impor beras tahun ini yang sebesar 3,6 juta ton.

“Sebanyak 3.559.793 ton beras telah diimpor secara nasional, dan dari jumlah itu, 3.034.785 ton telah masuk ke gudang kami sebagai cadangan beras,” kata Epi dalam rapat inflasi daerah yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 18 November 2024.

Selain mengimpor beras, Bulog juga berfokus pada penyerapan beras dari petani lokal untuk menstabilkan harga gabah kering panen (GKP), terutama di wilayah yang mengalami penurunan harga.

Sepanjang 2024, Bulog telah menyerap 1.206.207 ton beras dari petani, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar 407 ribu ton merupakan pengadaan beras untuk pasar komersial.

Hingga saat ini, stok beras di gudang Bulog tercatat mencapai 1.816.900 ton, dengan 1.550.125 ton di antaranya disimpan sebagai cadangan beras pemerintah dan 266.775 ton sebagai stok komersial.

Bulog memastikan pasokan beras akan cukup menghadapi kebutuhan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Stok ini telah disebar ke lebih dari 1.600 gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan memperhitungkan potensi kenaikan permintaan menjelang Pilkada. Kami sudah melakukan distribusi ke gudang-gudang berdasarkan estimasi kebutuhan daerah,” ungkap Epi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 4,48 juta ton sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024.

Dari total impor tersebut, 3,48 juta ton merupakan beras dengan nilai sekitar USD 2,15 miliar.

“Impor beras mencapai 3,48 juta ton, yang bernilai USD 2,15 miliar,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 15 November 2024.(*)