Dukung Program 3 Juta Rumah, PT KAI Hibahkan 17 Hektar Lahan

KABARBURSA.COM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengalokasikan lahan seluas 17 hektare untuk pembangunan hunian sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa lokasi strategis telah disiapkan, di antaranya di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan (Solo), Stasiun Gubeng (Surabaya), Stasiun Cicayur (BSD Tangerang), dan Stasiun Sudimara (Bintaro, Tangerang).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siarit menegaskan bahwa aset lahan milik negara yang dikelola PT KAI sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai rumah rakyat. Lokasi lahan yang berada di kawasan perkotaan dinilai strategis untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Kita akan memetakan potensi, permasalahan, dan kesiapan. Banyak tanah negara yang selama ini tidak dimaksimalkan dan tidak ditata dengan baik,” kata Maruarar dalam pernyataan resminya, Kamis, 28 November 2024.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan kawasan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD). Namun, Erick menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk memperlancar kerja sama antar pihak.

“Banyak gagasan yang telah kami dorong, tapi yang terpenting adalah regulasi. Kalau BUMN saja sering terhambat oleh isu regulasi, apalagi sektor swasta,” ujar Erick.

Erick juga mengapresiasi langkah Menteri PKP dalam mendukung pengembangan kawasan TOD. Rencana pembangunan TOD berikutnya akan difokuskan di sekitar Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Stasiun Gubeng, dan Stasiun Kiaracondong (Bandung).

“Saat ini kita sudah memiliki 9 TOD. Meski saya tahu itu belum cukup, ini langkah awal yang baik. Dengan regulasi yang dipermudah, saya yakin improvisasi dan pengembangan dapat dilakukan,” ucap Erick.

Pembangunan hunian berbasis TOD diharapkan tidak hanya mendukung target 3 juta rumah, tetapi juga menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi masyarakat perkotaan.

Anggaran Program 3 Juta Rumah Kurang Rp48 Triliun

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menggelontorkan dana tambahan untuk Program 3 Juta Rumah.

Dia memaparkan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program 3 Juta dan membutuhkan dana yang cukup besar. Dia pun berharap mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait dalam siaran pers, Sabtu, 16 November 2024.

Selain itu, Maruarar meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabatnya yang berkompeten untuk membantu. serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Menurut dia, hal itu diperlukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik, serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.

Diketahui, pada tahun anggaran 2025, Kementerian PKP hanya menerima alokasi dana sebesar Rp5,1 Triliun. Berdasarkan usulan dari Satgas Perumahan, kebutuhan dana untuk pembangunan rumah mencapai Rp53,6 Triliun. Artinya, masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun yang harus dipenuhi.

“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dalam penganggaran Kementerian PKP, sehingga program perumahan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkas Maruarar.

China Berminat Investasi di Program 3 Juta Rumah

Sementara itu, beberapa negara di antaranya China, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar menyatakan tertarik berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto.

“Sepertinya ada beberapa yang berminat mendukung program ini. Setahu saya Tiongkok (China), Dubai (UEA), dan Qatar,” kata Iwan saat ditemui Kabar Bursa di Kantor Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Rabu, 7 November 2024 malam.

Iwan menyatakan pihaknya sudah menerima sinyal ketertarikan dari ketiga negara tersebut, bahkan ada rencana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal kerja sama.

Meskipun demikian, Kementerian PKP memastikan akan mengkaji lebih lanjut tawaran ini agar investasi yang masuk tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa depan.

“Belum tahu bentuknya seperti apa, tapi minat sudah disampaikan, dan ada rencana untuk MoU. Kami sebagai birokrasi ingin memastikan semuanya jelas agar nantinya tidak menjadi beban bagi negara atau masyarakat ke depannya,” ujarnya.

Iwan mengungkapkan, bahwa saat ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang berada di China dalam kunjungan kerja untuk membahas potensi kerja sama dalam program 3 juta rumah tersebut.

Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan akan melakukan beberapa kunjungan luar negeri, di mana salah satu agenda yang dibahas adalah isu perumahan.

“Kebetulan, Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang berada di China. Dan, Pak Presiden (Prabowo Subianto) juga akan melakukan kunjungan ke beberapa negara membahas hal yang sama,” pungkasnya. (*)