50 Ribu UMKM Masuk Ekosistem Tender Proyek BUMN di Bawah Rp15 Miliar

KABARBURSA.COM - Sebanyak 50.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terintegrasi dalam ekosistem tender proyek Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai di bawah Rp15 miliar. Data ini merupakan akumulasi sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 2020 hingga 2024.

“Hampir lima tahun kebijakan ini berjalan, dan sudah ada 50.000 UMKM yang bergabung dalam ekosistem ini,” kata Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu, 27 November 2024.

Mayoritas UMKM dalam program ini bergerak di sektor pangan. Meski demikian, Erick tidak mengungkapkan total nilai tender yang telah diperoleh para pelaku UMKM tersebut.

“Alhamdulillah, sebanyak 50.000 UMKM sudah terkumpul, dengan sekitar 90 persen di antaranya bergerak di bidang makanan,” ucap Erick.

Erick menekankan bahwa semua tender proyek BUMN di bawah Rp15 miliar wajib melibatkan UMKM, seperti yang telah diterapkan melalui program Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM). Selain itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses tender.

“Tender proyek BUMN bernilai di bawah Rp15 miliar harus melibatkan UMKM, dan tidak boleh ada keterlibatan keluarga pengelola BUMN, yayasan, anak, atau cucu mereka,” tegas Erick.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus menjaga keadilan serta integritas proses tender di lingkungan BUMN.

Pinjaman UMKM di Bank BUMN Menurun

Di sisi lain, porsi pinjaman UMKM kepada bank BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri pada kuartal III-2024 mengalami penurunan. Apa penyebabnya?

Penurunan porsi pinjaman tersebut apakah disebabkan risiko kredit macet yang menjadi faktor utama memberikan pinjaman? Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan mendorong pertumbuhan UMKM di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan perlambatan pertumbuhan kredit UMKM saat ini dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi.

“Pertumbuhan kredit, termasuk di sektor UMKM, sangat dipengaruhi kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga dinamika global yang turut membawa dampak pada perekonomian domestik,” kata Dian dalam keterangan resmi, Kamis, 16 November 2024.

Meski masih menghadapi tantangan dalam penyaluran kredit kepada UMKM hingga September 2024, Dian menegaskan bahwa Himpunan Bank Negara (Himbara) dan perbankan lainnya tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kredit UMKM secara berkelanjutan.

Upaya ini antara lain dilakukan melalui program inklusi keuangan seperti ‘Laku Pandai’, serta konsistensi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan UMKM.

“Himbara dan perbankan lainnya tetap optimis dan mendukung upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM secara sehat dan berkesinambungan, sebagaimana secara historis telah secara konsisten dilakukan,” ujarnya.

Ke depan, Dian optimis bahwa perekonomian Indonesia yang diproyeksikan akan semakin membaik, didukung oleh stabilitas politik, dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM.

“Sehingga pada gilirannya kredit UMKM juga akan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar dia.

Dia juga mengakui bahwa perlambatan ini tidak lepas dari kondisi dunia usaha yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi.

“Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM saat ini juga tidak terlepas kondisi dunia usaha yang masih dalam tahap recovery pasca era COVID-19,” ungkap Dian Ediana.

Adapun dia mengatakan faktor lain seperti pelunasan fasilitas kredit oleh pelaku UMKM serta hapus buku yang dilakukan oleh bank penyalur turut memengaruhi angka pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun lalu.

“Selain itu, angka pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah juga dipengaruhi adanya pelunasan fasilitas oleh pelaku UMKM dan hapus buku yang dilakukan oleh bank penyalur kredit UMKM,” ungkap Dian.

Kendati demikian, OJK menegaskan akan terus mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM yang dinilai sebagai pilar penting dalam mendorong ekonomi nasional.

“OJK akan terus mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” pungkas Dian.

Sebagai informasi, hingga September 2024, tercatat kredit UMKM yang disalurkan perbankan mencapai Rp1.495,94 triliun, dengan pertumbuhan 5,04 persen year on year (YoY), sedikit lebih tinggi dari posisi Agustus 2024 yang hanya tumbuh 4,42 persen YoY, meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan pertumbuhan 8,34 persen YoY. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di angka 4,00 persen. (*)