AirNav Indonesia dan FAA Perkuat Kolaborasi Navigasi Penerbangan

KABARBURSA.COM - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Indonesia (AirNav Indonesia) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Penerbangan Federal (FAA) Amerika Serikat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Bangkok, Thailand.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama AirNav Indonesia, Polana Banguningsih Pramesti, dan Direktur Operasi FAA Air Traffic Organization, Timothy Arel. Acara tersebut berlangsung di sela-sela pertemuan ICAO Thirty-Fifth Meeting of the Asia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG/35) pada 25–27 November 2024.

"MoU ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral dalam navigasi penerbangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam pengembangan teknologi serta peningkatan keselamatan penerbangan," ujar Polana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 27 November 2024.

Kerja sama ini, lanjut Polana, sejalan dengan visi Kementerian BUMN untuk menciptakan masa depan navigasi penerbangan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Polana menjelaskan, kolaborasi ini mencakup sejumlah inisiatif strategis, seperti pengembangan infrastruktur CNS (komunikasi, navigasi, dan surveilans) serta otomatisasi, desain dan penyusunan ruang udara, pengembangan metodologi pengolahan data penerbangan, perencanaan keteraturan lalu lintas penerbangan (ATFM), hingga operasional penerbangan tanpa awak seperti drone.

"Langkah ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di bidang navigasi penerbangan," ungkapnya.

Menurut Polana, berbagi pengetahuan dan pengalaman antara kedua pihak akan mendorong inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

"Penandatanganan MoU ini bukan sekadar menjalin kemitraan. Ini adalah komitmen bersama untuk mendukung kemajuan industri penerbangan global," tegas Polana.

AirNav Indonesia dan FAA berkomitmen untuk terus mempererat kolaborasi demi menciptakan terobosan baru yang mendukung pertumbuhan industri penerbangan dunia.

Cadangan Pembiayaan Investasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengajukan penggunaan cadangan pembiayaan investasi untuk beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang biasa diistilahkan pelat merah negara, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero), dengan total sebesar Rp6,1 triliun.

Pengajuan ini meminta pendalaman dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pembiayaan investasi atau penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersumber dari pos cadangan pembiayaan investasi.

“Cadangan pembiayaan investasi totalnya Rp13,67 triliun. Hari ini kami mengajukan penggunaan sebesar Rp6,1 triliun,” ujarnya dalam Pengantar Pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN Tahun Anggaran 2024 di DPR, Senin 1 Juli 2024.

Kelima BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mendapatkan Rp2 triliun dan PT Industri Kereta Api (Persero) dengan Rp965 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp500 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, dan Badan Bank Tanah sebesar Rp1 triliun.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp635 miliar untuk kewajiban penjaminan. “Kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan sebesar Rp635 miliar sebagai cadangan dana jika terjadi kewajiban,” tambahnya.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi atau PMN, baik tunai maupun non-tunai, sebesar Rp176,2 triliun dalam APBN 2024. PT Hutama Karya (Persero) menjadi penerima suntikan modal terbesar, dengan total Rp18,6 triliun untuk tahun ini, yang belum termasuk tambahan PMN dari cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp1 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga meminta persetujuan DPR mengenai PMN non-tunai untuk 12 BUMN. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban, menyampaikan bahwa PMN non-tunai untuk empat BUMN yaitu PT Hutama Karya, PT Sejahtera Eka Graha, PT Varuna Tirta Prakasya, dan PT Biofarma sebenarnya sudah diajukan pada 2022. Namun, konfirmasi ulang dari DPR diperlukan agar Peraturan Pemerintah terkait PMN tersebut bisa diterbitkan.

BUMN yang mendapatkan PMN non-tunai termasuk PT Hutama Karya berupa 30 bidang tanah di Tangerang dan 2 bidang tanah di Palembang, dengan nilai Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp1,9 triliun. PT Sejahtera Eka Graha mendapatkan 71 bidang tanah di Bogor senilai Rp1,2 triliun, PT Varuna Tirta Prakasya memperoleh 1 bidang tanah dan bangunan kantor senilai Rp23 miliar, serta PT Biofarma menerima peralatan dan bangunan untuk fasilitas vaksin eks flu burung senilai Rp68 miliar.

Selain empat BUMN tersebut, Kemenkeu juga mengusulkan PMN non-tunai untuk delapan BUMN lainnya sebagai usulan baru. Misalnya, PT ASDP Indonesia Ferry mendapatkan 10 kapal motor penumpang milik Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp389,39 miliar, dan Perum DAMRI memperoleh 580 unit bus senilai Rp460 miliar.

Perum LPNPPI/Airnav Indonesia menerima 191 unit bangunan dan peralatan navigasi bandara senilai Rp301 miliar, sementara PT Pertamina memperoleh 82 unit sarana prasarana jaringan gas, SPBG, dan infrastruktur pipa SPBG senilai Rp4,1 triliun.

PMN non-tunai lainnya termasuk PT Perkebunan Nusantara III yang mendapatkan peralatan pabrik gula dari Kementerian ESDM senilai Rp828 miliar, Perum Perumnas menerima tujuh bidang tanah dan tiga bangunan di berbagai daerah dengan nilai Rp1,4 triliun, PT Danareksa menerima sarana prasarana di Batang senilai Rp3,3 triliun, dan Badan Bank Tanah menerima 6 bidang tanah di Karawang, Semarang, dan Bali senilai Rp265 miliar.

Menjaga Stabilitas Ekonomi

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir pada awal Juni lalu melaporkan kepada DPR telah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.

Secara keseluruhan, penyuntikan dana ke BUMN merupakan strategi pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara tetap sehat secara finansial, mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional, dan berperan sebagai agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.(*)