Komdigi Dorong Peningkatan Investasi dan Inovasi Digital

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mendorong peningkatan investasi serta inovasi di sektor digital sebagai langkah untuk mempererat hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

"Kami menginginkan kerja sama yang lebih erat, terutama dalam hal peningkatan investasi dan mendorong lebih banyak inovasi di sektor bisnis digital," ujarnya usai menghadiri acara 12th US-Indonesia Investment Summit: Golden Indonesia, Charting the Path to 2045, yang berlangsung di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 November 2024.

Nezar menjelaskan bahwa investasi dan transfer pengetahuan dari perusahaan teknologi global sangat dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

"Dengan adopsi teknologi ini, kita bisa memberikan nilai tambah (added value) pada proses bisnis yang ada, sehingga menciptakan nilai (value creation) dan membuka peluang kerja (job creation)," tambahnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ini juga menegaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Oleh karena itu, Nezar menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) akan berperan sebagai enabler, driver, serta regulator yang akan memperkuat dan memperkaya ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

"Transformasi digital sangat penting karena akan berkontribusi besar dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tersebut," pungkasnya.

Talenta Digital

Nezar menegaskan pentingnya upaya bersama dalam mengatasi kesenjangan talenta digital di Indonesia. Menurutnya, pada tahun 2023 Indonesia membutuhkan sekitar 10 juta talenta digital, namun ekosistem yang ada saat ini hanya mampu menyediakan sekitar 6 juta. "Jadi, ada gap sekitar 4 juta talenta digital yang harus kita isi," ujarnya dalam acara Peluncuran AI Merdeka dengan tema "Accelerating AI Adoption for Indonesia Emas 2045" di Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 November 2024.

Nezar Patria menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menangani masalah ini sendirian. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, industri, hingga komunitas, untuk bergotong royong mencetak talenta digital yang kompeten. “Kerja sama yang solid antara semua pihak sangat penting agar kita bisa memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Wamenkomdigi memberikan dukungan penuh terhadap program AI Merdeka yang diluncurkan oleh Lintasarta, Indosat, dan NVIDIA. Ia menyatakan bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan fokus pemerintah untuk mempercepat pengembangan talenta digital nasional. "Ini adalah program yang sangat baik untuk memantapkan pengembangan talenta digital Indonesia," ungkap Nezar.

Nezar Patria berharap gerakan ini dapat mencetak generasi baru talenta digital Indonesia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berdaya saing di tingkat global. “Saya berharap inisiatif ini, bersama dengan program pengembangan talenta digital lainnya, dapat melahirkan individu-individu berbakat yang dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Acara peluncuran AI Merdeka ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Director for Strategic Engagement and Emerging Markets for NVIDIA Enterprise Business, Anissh Pandey; CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha; President Director & CEO Lintasarta, Bayu Hanantasena; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi, Hoky Situngkir; Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar; dan Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), Hammam Riza.

Keberlanjutan Komdigi

Pemerintah Indonesia telah mengubah nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan digitalisasi di negara ini.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa perubahan dalam struktur kabinet ini bertujuan untuk menekankan peran digital yang semakin besar. "Presiden memerintahkan perubahan nama ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, agar pembobotan terhadap sektor digital menjadi lebih signifikan," ujar Meutya Hafid dalam kunjungannya ke EMTEK Group SCTV Tower, Senayan City, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/11/2024).

Meutya juga mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika kini digabung menjadi satu entitas, mencakup sektor penyiaran dan pos. "Kami merasa tidak perlu ada dua badan besar yang mengurus hal ini, karena fokus kami adalah pada keberlanjutan, bukan lagi pada pertumbuhan seperti sebelumnya," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa transformasi ini mencakup perubahan struktur yang memperhatikan kebutuhan sektor digital. "Industri digital memerlukan perlakuan yang berbeda dari sebelumnya, terutama dalam hal peraturan," tambahnya.

Terkait dengan program-program penting lainnya, Meutya Hafid juga menjelaskan adanya perubahan dalam pengelolaan program-program seperti Pusat Data Nasional Sementara, Ekosistem Digital, dan Pengawasan. "Untuk mempersiapkan Indonesia menuju smart nation, kami akan membentuk satu direktorat jenderal khusus. Selain itu, kami juga akan membentuk satu direktorat jenderal untuk mengelola ekosistem digital," ujar Meutya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung perkembangan aplikasi digital dari dalam negeri dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan teknologi besar global. "Kami ingin aplikasi lokal semakin berkembang dan dapat bekerja sama lebih baik dengan perusahaan teknologi global," tambahnya.

Selain itu, Meutya menekankan pentingnya pengawasan terhadap ruang digital untuk memerangi kejahatan digital yang marak, seperti perjudian online. "Kami juga akan memastikan bahwa internet menjadi lebih sehat, ramah anak, ramah perempuan, serta mengawasi aktivitas ilegal, terutama transaksi keuangan ilegal, yang akan dikelola oleh satu direktorat jenderal khusus," pungkasnya. (*)