OECD Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Sebesar 5,2 Persen

KABARBURSA.COM - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) baru-baru ini merilis OECD Economic Survey of Indonesia 2024, yang merupakan laporan tahunan yang memberikan gambaran mendalam tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Laporan ini menyoroti dua topik utama yang sedang menjadi perhatian global, yaitu transisi hijau dan digitalisasi.

Survei ini merupakan hasil dialog kebijakan antara OECD dan pembuat kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan wawasan terkait kebijakan ekonomi.

Survei Ekonomi OECD mencakup beragam aspek, termasuk kondisi makroekonomi, pasar tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, serta isu-isu kebijakan lainnya yang relevan.

Dalam laporan ini, OECD mengapresiasi pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi, meskipun juga memberikan peringatan tentang perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan proyeksi OECD, Indonesia diperkirakan akan mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada tahun 2025.

Angka ini menunjukkan pemulihan yang stabil setelah periode krisis global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Meski demikian, OECD menekankan bahwa Indonesia harus terus mengawasi kebijakan fiskalnya dengan hati-hati untuk menghindari potensi ketidakstabilan ekonomi.

Salah satu pencapaian yang patut dicatat dalam laporan tersebut adalah penurunan inflasi yang signifikan. Inflasi Indonesia, yang pada 2022 sempat mencapai 6 persen, berhasil ditekan hingga mencapai 1,7 persen pada Oktober 2024. Ini menunjukkan keberhasilan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa hasil survei tersebut menggambarkan ketahanan ekonomi Indonesia, yang tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan secara hati-hati dan berkesinambungan, serta upaya pemerintah dalam melakukan reformasi struktural di berbagai sektor,” kata Sri Mulyani, Selasa, 26 November 2024.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi yang lebih inklusif, sambil memperkuat struktur ekonominya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk melalui hilirisasi industri, terutama yang terkait dengan sektor-sektor strategis seperti nikel dan tembaga, serta pengembangan sektor pertanian yang menjadi prioritas Presiden.

Selain itu, OECD mencatat bahwa pendapatan per kapita Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan selama 25 tahun terakhir. Angka kemiskinan ekstrem pun menunjukkan penurunan yang menggembirakan. Hal ini sebagian besar didorong oleh kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Pendidikan dasar yang lebih merata dan penguatan pendidikan kejuruan membantu tenaga kerja Indonesia untuk lebih siap menghadapi tuntutan industri modern.

[caption id="attachment_102373" align="aligncenter" width="792"] PERTUMBUHAN EKONOMI RI - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara rilis OECD di Jakarta, Selasa, 26 November 2024. Berdasarkan proyeksi OECD, Indonesia diperkirakan akan mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada tahun 2025. (Foto: Ayyubi Kholid/Kabar Bursa)[/caption]

OECD juga memberikan perhatian khusus terhadap meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, yang berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan gender. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi, termasuk dalam mendorong investasi di sektor ekonomi digital.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam bidang ini, dengan pertumbuhan e-commerce yang luar biasa serta berkembangnya ekosistem digital yang didorong oleh semakin banyaknya perusahaan startup.

Salah satu hal yang sangat disoroti dalam survei ini adalah perkembangan e-government yang telah memperbaiki layanan publik dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah.

Keberhasilan ini sangat penting untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, yang menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur fisik dan aksesibilitas teknologi.

Sri Mulyani menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur digital dan konektivitas menjadi prioritas utama, dan pemerintah terus berinvestasi di sektor ini untuk memastikan pemerataan akses di seluruh wilayah.

Dalam konteks transisi hijau, OECD mencatat bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengurangan emisi karbon. Salah satu langkah yang diambil adalah “memensiunkan dini” sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peningkatan investasi dalam pembangkit energi terbarukan. Langkah-langkah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang proaktif dalam aksi pengendalian perubahan iklim global. Dalam hal ini, pemerintah bertekad untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa transisi hijau menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, sejalan dengan kesepakatan yang tercapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin G20. Indonesia berkomitmen untuk lebih banyak menggunakan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dalam upaya mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil survei OECD ini memberikan gambaran yang optimis mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, dan kebijakan fiskal serta moneter yang hati-hati tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan makroekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan, yang semuanya akan memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan. (*)