Memuat tanggal…
KABARBURSA.COM - Tim transisi Donald Trump sedang menyusun rencana besar perihal energi yang bakal dirilis hanya beberapa hari setelah dirinya resmi menjabat presiden. Dilansir dari Reuters, Senin, 25 November 2024, dua sumber yang mengetahui rencana ini bilang proyek energi ini mencakup izin ekspor proyek gas alam cair (LNG) baru serta perluasan pengeboran minyak di lepas pantai AS dan lahan federal, menurut dua sumber yang mengetahui rencana ini.
Langkah-langkah ini selaras dengan janji kampanye Trump. Rencana ini akan masuk di agenda hari pertama Trump menjadi presiden. Artinya, produksi minyak dan gas akan jadi prioritas utama alias setara dengan kebijakan imigrasi.
Sebagai bagian dari paket energi ini, Trump juga akan mencabut beberapa kebijakan iklim kunci dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah penghapusan kredit pajak untuk kendaraan listrik dan standar pembangkit listrik bersih yang bertujuan mengurangi penggunaan batu bara dan gas alam, ungkap sumber tersebut.
Salah satu langkah pertama Trump adalah mencabut kebijakan Presiden Joe Biden yang menghentikan sementara izin ekspor LNG. Trump juga berencana segera menyetujui izin yang tertunda dan mempercepat pengeboran di lahan federal. Selain itu, dia akan membuka kembali rencana pengeboran lima tahun di lepas pantai AS, termasuk lebih banyak penjualan sewa, menurut sumber yang sama.
Simbolis tapi signifikan, Trump akan menyetujui proyek Keystone Pipeline yang sempat dihentikan Biden pada hari pertama masa jabatannya. Proyek ini pernah menjadi isu panas di kalangan aktivis lingkungan. Meski demikian, perusahaan yang ingin menghidupkan kembali proyek ini harus memulai dari nol karena hak lahan sudah dikembalikan ke pemiliknya.
“Rakyat Amerika bisa mengandalkan Presiden Trump untuk menggunakan kekuatan eksekutifnya pada hari pertama untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya,” kata Karoline Leavitt, juru bicara transisi Trump.
Beberapa elemen dalam rencana ini membutuhkan waktu untuk melewati Kongres atau sistem regulasi negara. Tapi Trump sudah berjanji akan mendeklarasikan energy emergency di hari pertamanya menjabat, langkah yang dirancang untuk mempercepat perubahan tanpa harus melalui hambatan regulasi.
Trump juga akan meminta Kongres untuk menyetujui dana tambahan guna mengisi kembali Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve). Cadangan darurat ini sebelumnya dikuras oleh Biden untuk mengatasi lonjakan harga akibat krisis Ukraina dan inflasi selama pandemi. Pengisian kembali cadangan ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan minyak dalam jangka pendek dan mendorong produksi AS.
Selain kebijakan domestik, Trump juga akan memberi tekanan pada Badan Energi Internasional (IEA) yang berbasis di Paris. Badan ini kerap fokus pada kebijakan pengurangan emisi, yang dikritik oleh Partai Republik. Penasihat Trump telah menyarankan agar dia menahan pendanaan untuk IEA kecuali badan ini mengadopsi sikap yang lebih pro-minyak.
“Saya sudah mendorong Trump dan timnya agar menekan IEA untuk kembali ke misi intinya soal keamanan energi dan menjauh dari greenwashing,” kata Dan Eberhart, CEO perusahaan layanan minyak Canary.
Dengan semua langkah ini, Trump tampaknya ingin memastikan kebijakan energi, khususnya yang pro-minyak dan gas, menjadi pilar utama pemerintahannya sejak hari pertama. Dari pencabutan aturan iklim hingga peningkatan produksi minyak domestik, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat industri energi tradisional AS sekaligus menantang tren global menuju energi bersih.
Donald Trump berencana langsung “tancap gas” dalam isu ekspor gas alam cair (LNG). Kebijakan Presiden Joe Biden yang membekukan izin ekspor LNG baru sejak Januari demi mengkaji dampak lingkungan bakal dicabut begitu Trump menjabat. Pembekuan ini dilakukan Biden untuk meraih simpati kelompok pemilih hijau pada tahun pemilu, tetapi justru membuat sejumlah proyek besar seperti Venture Global’s CP2, Commonwealth LNG, dan Lake Charles Energy Transfer di Louisiana tertunda.
Amerika Serikat, produsen gas alam terbesar dunia, menjadi eksportir LNG nomor satu pada 2022. Keberhasilan ini didorong oleh kebutuhan Eropa untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi Rusia setelah invasi Ukraina. Meski Biden menjanjikan studi lingkungan ini akan selesai sebelum Trump dilantik pada 20 Januari, hasilnya diperkirakan tidak akan berpengaruh pada kebijakan Trump yang pro-LNG.
“Isu LNG ini seperti umpan empuk, dan Trump berencana memainkan strategi agresif di sini,” kata salah satu sumber.
Saat ini, lima proyek ekspor LNG di AS telah mendapatkan persetujuan dari Federal Energy Regulatory Commission tetapi masih menunggu izin dari Departemen Energi (DOE). Kebijakan Biden juga menghentikan tinjauan lingkungan yang diperlukan untuk memperkuat izin ini dari tantangan hukum, sehingga proyek-proyek besar ini semakin terhambat.
Selain LNG, Trump juga berencana mempercepat pengeboran minyak di lepas pantai dan lahan federal. Rata-rata waktu penyelesaian izin pengeboran di lahan federal dan milik suku selama tiga tahun pertama pemerintahan Biden mencapai 258 hari, lebih lama dibandingkan era Trump yang hanya 172 hari, menurut data pemerintah.
Trump ingin mempercepat persetujuan izin yang tertunda, mengadakan lelang lebih sering, dan menawarkan lahan yang lebih menjanjikan untuk menghasilkan minyak. Meski proses perizinan melambat, data menunjukkan bahwa pemerintahan Biden sebenarnya menyetujui izin pengeboran minyak di daratan lebih banyak dibandingkan periode pertama Trump.
Produksi minyak di lahan federal dan perairan AS mencetak rekor tertinggi pada 2023, sementara produksi gas mencapai level tertinggi sejak 2016. Aktivitas pengeboran di lahan federal dan perairan menyumbang sekitar 25 persen dari total produksi minyak AS dan 12 persen dari produksi gas.
Dengan langkah-langkah ini, Trump ingin mengembalikan pendekatan energi yang pro-minyak dan gas seperti era pemerintahannya sebelumnya. Penghapusan pembatasan pada ekspor LNG dan percepatan izin pengeboran menjadi bagian dari upayanya untuk menghidupkan kembali dominasi energi AS, sekaligus menempatkan sektor energi tradisional sebagai pilar utama agendanya.(*)
Dian Finka • 2 jam yang lalu
Moh. Alpin Pulungan • 18 jam yang lalu
Pramirvan Datu • 17 jam yang lalu
Hutama Prayoga • 18 jam yang lalu
Dian Finka • 6 jam yang lalu