KABARBURSA.COM - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menyoroti maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk angkutan barang, terutama menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang umumnya diiringi lonjakan aktivitas logistik.
Ia mendesak pemerintah dan pengelola untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan keselamatan di jalan.
Ki Darmaningtyas menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperketat aturan operasional truk, yang mencakup standar keselamatan kendaraan dan kompetensi pengemudi.
“Uji KIR wajib dilakukan setiap enam bulan. Jika kendaraan yang sudah lolos uji KIR ternyata bermasalah saat kecelakaan, pihak yang mengeluarkan surat lolos uji KIR juga harus dikenai sanksi,” tegasnya kepada Kabarbursa.com, Senin, 25 November 2024.
Selain itu, Ki Darmaningtyas juga mengkritik praktik pendidikan pengemudi truk yang masih bergantung pada pengalaman magang sebagai kernet. Ia menilai hal ini tidak cukup untuk menjamin keselamatan.
"Kemenhub melalui BPSDM Perhubungan perlu menyelenggarakan diklat untuk pengemudi truk agar mereka memiliki kompetensi yang memadai," lanjutnya.
Ki Darmaningtyas menegaskan bahwa truk, sebagai angkutan barang yang vital bagi perekonomian, harus tetap diizinkan beroperasi kapan saja. Namun, prioritas utama adalah memastikan kondisi sarana transportasi yang laik jalan serta keselamatan pengemudi.
Tidak hanya aspek teknis, ia juga menyoroti masalah hubungan industrial antara pemilik truk dan pengemudi, terutama terkait dengan upah.
"Dengan adanya pengemudi yang terdidik, pemerintah perlu memastikan tarif angkut barang tidak dilepas sepenuhnya ke pasar bebas. Harus ada intervensi untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pengemudi," jelasnya.
Menutup pernyataannya, Ki Darmaningtyas menyerukan agar keselamatan angkutan barang menjadi perhatian utama semua pihak, terutama selama periode libur Nataru yang krusial.
"Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pengelola, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan transportasi yang lebih aman," pungkasnya.
Hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada saat masa angkutan Nataru 2024-2025 mencapai 110,67 juta orang. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Nataru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK).
“Kami sudah melakukan survei. Hasilnya, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” ujar Menhub.
Prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, sedangkan prediksi puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun prediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025.
Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi yang dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat selama Nataru 2024/2025 berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Menurutnya, ada banyak hal yang harus diantisipasi sampai level yang sangat detail.
“Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan. Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga, hujan berlebih dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi,” jelas Pratikno.
Kemudian, Menko Pratikno juga mengatakan bahwa rapat yang dilakukan juga membahas sejumlah moda transportasi yang akan digunakan masyarakat saat masa Nataru 2024/2025, baik itu darat, laut, dan udara. Dalam hal ini, kesiapan infrastruktur jadi perhatian yang utama.
Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memproyeksikan potensi ekonomi dari pergerakan wisatawan domestik selama libur Nataru mencapai Rp117,3 triliun.
Estimasi perjalanan wisatawan Nusantara pada Desember 2024 diperkirakan mencapai 78,2 juta perjalanan. Sementara itu, pergerakan wisatawan mancanegara diperkirakan menghasilkan potensi ekonomi antara Rp22,55 miliar hingga Rp29,2 miliar, dengan estimasi kedatangan 1,02 juta hingga 1,325 juta wisatawan pada bulan yang sama.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengungkapkan bahwa untuk mendukung pergerakan wisatawan selama periode Nataru, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan lima strategi utama.
“Salah satunya adalah menyusun Surat Edaran Menteri Pariwisata terkait pelaksanaan kegiatan wisata yang aman dan menyenangkan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025,” kata Ni Luh melalui siaran pers Kementerian Pariwisata, Minggu, 24 November 2024.
Surat edaran ini akan disebarkan ke kepala daerah dan asosiasi pariwisata, serta akan diikuti dengan rapat koordinasi pada awal Desember 2024 untuk memastikan kesiapan seluruh pihak terkait.
Selain itu, Kementerian Pariwisata juga merencanakan visitasi ke destinasi wisata yang berpotensi ramai dikunjungi selama libur panjang, seperti pantai di Banten, Ancol, Taman Safari Puncak, dan Bali. (*)