Indonesia Gandeng Uni Emirat Arab, Fokus Kerja Sama Energi dan Aluminium

KABARBURSA.COM - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Energi dan Industi Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazrouei membahas terkait kerja sama di bidang sumber daya mineral.

Kerja sama yang ingin dijalin meliputi produksi LNG dan percepatan pengembangan blok Andaman. Menteri ESDM juga dikabarkan menjalin kerja sama penyediaan gas untuk PLN dan suplai energi terbarukan sebesar 10 GW untuk kawasan industri.

Selain itu, ESDM dan UEA juga menyepakati kerja sama pengembangan industri alumunium di Indonesia. Dalam hal ini, pihak yang akan menjalin kerja sama adalah Inalum dan EGA.

“Tadi saya meminta Menteri Suhail agar membuat tim kerja untuk membuat timeline concrete deliverables dalam dua bulan ke depan," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu, 24 November 2024.

Sekadar informasi, pertemuan yang membahas kerja sama ini dilakukan berbarengan dengan agenda mendampingi Presiden Prabowo yang melakukan pertemuan bilateral dengan UEA.

Jalin Kerja Sama dengan Tiongkok

Sebelumnya, Kementerian ESDM juga menandatangani dua MoU di bidang mineral. Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping.

MoU pertama terkait dengan kerja sama mineral hijau dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E Wang Wentao. Sedangkan MoU kedua terkait dengan kerja sama sumber daya mineral dengan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E Zheng Shanjie.

“MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok. Kolaborasi ini tidak hanya bakal memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga akan mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara,” kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan China dalam pengembangan mineral hijau merupakan bukti nyata keseriusan kedua negara untuk mempercepat transisi energi yang ramah lingkungan di tingkat global.

Ia menjelaskan, kerja sama ini memungkinkan Indonesia turut berkontribusi dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan inklusif. Sebagai dua badan penting di Tiongkok, NDRC dan MOFCOM berperan dalam memberikan persetujuan investasi outbound bagi perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di luar negeri.

Dalam hal ini, MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM bertujuan mendorong perkembangan industri mineral hijau mulai dari proses penambangan hingga hilirisasi di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam menanggulangi perubahan iklim.

Mineral hijau ini mengacu pada bahan mineral yang esensial untuk industri hijau dan rendah karbon serta eksplorasi dan pengelolaannya yang ramah lingkungan di setiap tahapan.

Bahlil menambahkan, kemitraan ini membuka peluang signifikan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri mineral hijau bernilai tambah tinggi, yang menurutnya akan menjadi elemen kunci dalam pengembangan energi bersih sesuai arahan Presiden Prabowo.

Kerja sama yang direncanakan dengan NDRC akan mencakup pengembangan mineral yang sangat diperlukan dalam industri modern, dari hulu hingga hilir. MoU ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk mengeksplorasi peluang investasi dan memperkuat rantai pasok sumber daya mineral secara berkelanjutan dan aman.

Kerja sama ini melibatkan Kementerian ESDM yang berperan memperkokoh hubungan bilateral di sektor mineral, yang diharapkan akan meningkatkan investasi di Indonesia.

Dalam forum dua tahunan Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ke-7 yang berlangsung pada 3 September 2024 di Bali, kedua negara kembali menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam pengembangan sektor energi seperti minyak dan gas konvensional maupun non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan, serta energi bersih.

Di forum ini, Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di subsektor energi dan membahas potensi pendanaan proyek energi yang didukung oleh lembaga keuangan, termasuk Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

Kerja Sama di Dalam Negeri

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengajak Keluarga Besar Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKKPII) untuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) di Indonesia.

BBN digadang-gadang menjadi solusi mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar fosil dan mewujudkan kedaulatan energi. Oleh karena itu, Kementerian ESDM ingin menggandeng BKKPII untuk mengembangkan biodiesel dan bioavtur.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, optimalisasi BBN melalui biodiesel dan bioavtur adalah langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dengan mengoptimalkan BBN yang merupakan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Pak Menteri ESDM sudah meminta saya untuk melakukan persiapan mandatori. Selain yang biodiesel, kita akan masuk mandatori untuk bioavtur. Kami akan buka mandatorinya, nanti produknya tidak selalu harus dari BUMN. Jadi kita akan buka, juga dari swasta,” kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Minggu, 10 November 2024.

Dadan menuturkan bahwa ESDM menjadi kementerian teknis yang mengelola sumber daya alam mineral, batu bara, minyak bumi dan mengelola sumber-sumber yang berkaitan dengan EBT sehingga membutuhkan keterlibatan para insinyur.

“Kami melakukan kegiatan mulai dari survei, kemudian diikuti dengan eksplorasi dan eksploitasi. Setelah itu, baru kegiatan untuk manufacturing. Di sini kami melihat betapa pentingnya dari sisi PI sebagai insinyur dan melihat betapa pentingnya dari Badan Kejuruhan Kimia yang akan nanti mengelola menghasilkan produk bahan bakar atau menghasilkan komoditi lain,” jelasnya.

Dadan mengungkapkan bahwa kekuatan insinyur yang dimiliki oleh Kementerian ESDM sebanyak 2.699 atau 52 persen dari jumlah total pegawai, yakni sebesar 5,277 orang. Menurutnya, sumber daya ini menjadi aset terbaik dalam rangka teknis mengelola sumber daya alam. (*)