KABARBURSA.COM - Dukung program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusung skema KPR tenor 30 tahun untuk akses kepemilikan rumah yang lebih terjangkau.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menjelaskan bahwa rencana perpanjangan tenor ini bertujuan untuk membuat cicilan rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah.
"Jadi affordable, kemampuan orang mengangsur. Caranya jangka waktu dipanjangin, dan harga rumah dimurahin. Karena harga rumah itu yang menjadi pokok kredit," ujar Nixon dalam konferensi di Kantor Kementerian BUMN, pada 23 November 2024.
Hal ini menunjukkan komitmen BTN dalam mendorong akses masyarakat untuk memiliki rumah, terutama dengan mengurangi beban angsuran yang lebih panjang sehingga dapat disesuaikan dengan daya beli masyarakat.
Nixon juga mengungkapkan bahwa bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), faktor yang lebih diperhatikan bukanlah besar bunga atau provisi, melainkan kemampuan untuk membayar angsuran setiap bulan.
Ia memberi contoh, dengan gaji Rp4 juta, banyak masyarakat yang merasa angsuran sekitar Rp1,1 juta per bulan sudah cukup terjangkau untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Program ini berfokus pada penyesuaian harga rumah yang lebih rendah untuk membantu MBR agar dapat lebih mudah mengakses properti.
Sementara itu, terkait dengan program ambisius Presiden Prabowo untuk menyediakan 3 juta rumah setiap tahunnya, Nixon mengaku enggan memberikan prediksi terkait pencapaian target tersebut.
"Kita nggak berani jawab realistis, nggak tahu nggak realistis, kita jawab 'Kita kerjakan!'" tegasnya.
Lanjut dia, pernyataan tersebut menegaskan komitmen BTN untuk terus berinovasi dalam mewujudkan program perumahan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Pada semester I-2024, BTN berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan perumahan mencapai Rp299,24 triliun. Dari total tersebut, KPR subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) memberikan kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp171,01 triliun.
Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp152,16 triliun.
Selain itu, KPR non-subsidi juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan peningkatan sebesar 12{3004e6a2a23c8250adb56aedfee72f5f48434ae90303b3f2342c4d8b034836ab} secara tahunan, mencapai Rp101,76 triliun pada semester I-2024.
Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap KPR tidak hanya berasal dari segmen MBR, tetapi juga dari segmen menengah ke atas, yang menunjukkan potensi besar dalam sektor properti dan perumahan di Indonesia.
BTN sebagai bank yang fokus pada sektor perumahan terus berupaya meningkatkan peranannya dalam menyediakan solusi pembiayaan yang terjangkau.
Dalam upaya mendukung kebutuhan perumahan nasional, BTN terus memperkenalkan berbagai inovasi produk yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, baik melalui KPR subsidi maupun non-subsidi.
Skema KPR tenor panjang yang tengah digodok oleh BTN juga diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi terkendala oleh tingginya harga properti.
Dengan tenor hingga 30 tahun, masyarakat dapat menikmati cicilan yang lebih ringan, serta meningkatkan kemampuan untuk membeli rumah di berbagai daerah, khususnya yang selama ini terhambat oleh harga yang tidak terjangkau.
Dengan rencana pengembangan skema KPR tenor panjang, BTN menunjukkan komitmennya dalam mempermudah akses kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan yang berpendapatan rendah.
Pencapaian yang terus meningkat, baik dalam penyaluran KPR subsidi maupun non-subsidi, menjadi bukti bahwa BTN tetap menjadi pemain utama dalam sektor pembiayaan perumahan.
Dengan dukungan dari pemerintah dan inovasi produk yang berkelanjutan, BTN siap membantu mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon Napitupulu mengungkapkan bahwa penambahan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini tidak dapat dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2024.
“APBN 2024 hanya untuk 2024, APBN 2025 hanya untuk 2025. Kami sudah berkali-kali meminta, namun tidak memungkinkan,” ujar Nixon dalam pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Menurut Nixon, meskipun BTN sudah menawarkan kepada masyarakat untuk menyelesaikan akad kredit, kuota FLPP tahun ini sudah habis. Bahkan, BTN masih memiliki sekitar 25.000 unit rumah yang belum dapat diakadkan karena keterbatasan kuota tersebut.
“Yang paling realistis adalah pada 2025, di awal Januari. Masyarakat masih bisa menunggu sebulan asalkan ada kepastian,” tutur Nixon.
Nixon menjelaskan, penawaran akad kredit memang memiliki batas waktu, namun ia yakin proses akad dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah kuota FLPP 2025 tersedia.
BTN, lanjut Nixon, berkomitmen untuk memastikan proses akad kredit dapat berjalan lancar begitu alokasi anggaran APBN 2025 tercairkan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk bersabar, dengan harapan kuota FLPP baru dapat segera tersedia pada awal tahun depan.
“Yang terpenting adalah kepastian agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” tandas Nixon.(*)
Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak, membeli, atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analisis atau sekuritas yang bersangkutan, dan Kabarbursa.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian investasi yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.