Pemerintah Diminta Segera Benahi Sektor Pariwisata 

KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mendesak pemerintah untuk segera berinovasi di sektor pariwisata. Ia menilai, pemerintah perlu memaksimalkan digitalisasi pariwisata untuk mempermudah wisatawan dan pengolahan data wisata.

"Soal digitalisasi sangat penting. Digital tidak hanya mempermudah wisatawan tetapi juga mendukung pengelolaan data pariwisata secara efisien," kata Sara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 23 November 2024.

Sara menilai, digitaliasi dapat memberikan kontribusi besar dalam menyusun kebijakan pariwisata berbasis data yang tepat sasaran. Ia lalu mencontohkan apa yang telah dilakukan Tiongkok dalam hal digitalisasi demi memperkuat pariwisata mereka.

"Ketika saya mengunjungi Tiongkok untuk masuk ke Forbidden City hanya perlu menggunakan paspor. Prosesnya cepat dan tidak repot. Di Indonesia, kita juga bisa memanfaatkan KTP untuk keperluan serupa," ucap Sara.

"Dengan digitalisasi, kita bisa memiliki data akurat dan mengetahui destinasi wisata mana saja yang telah dikunjungi wisatawan," sambungnya.

Sara menilai, keunggulan pariwisata Indonesia terletak pada keramahan pelaku atau pegiat pariwisata. Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan hospitality pariwisata dalam negeri, di mana hal itu dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan pelayanan wisata dalam negeri.

"Dengan keramahan masyarakat Indonesia saya yakin dapat menjadi keunggulan kompetitif di dunia internasional. Karena hospitality kita sebenarnya salah satu terbaik di dunia, bahkan seharusnya bisa mengalahkan Swiss," tersang Sara.

Sara pun menyinggung keberhasilan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) jurusan hospitality Indonesia yang diakui internasional dengan menempati peringkat ke-5 terbaik di dunia. Menurutnya, aspek hospitality menjadi kebanggaan Indonesia sehingga harus semakin dikembangkan.

“Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dari berbagai kementerian terkait kalau kita ingin meningkatkan PDB dari sektor pariwisata, Kemenpar tidak bisa sendirian. Jadi ini memang banyak sekali yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Maka kementerian dan lembaga lainnya bersama pemerintah daerah harus bisa in line dengan apa yang menjadi visi dari pusat," tegasnya.

Selain itu, Sara menyoroti pentingnya peran Kementerian Pariwisata dalam mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan pariwisata di Indonesia. Salah satunya dengan mengkampanyekan letak geografi Indonesia yang jauh lebih baik dari negara tetangga.

“Pemerintah dapat memberikan edukasi kepada wisatawan mancanegara maupun domestik tentang geografis Indonesia yang tidak bisa disandingkan dengan negara Asia lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, Sara juga menyinggung soal banyaknya keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat menuju destinasi-destinasi unggulan di daerah. Ia mengatakan, hal tersebut tidak terlepas karena geografis Indonesia yang lebih panjang dari negara lainnya seperi China ataupun Jepang.

"Yang menjadi tantangan Indonesia dalam meningkatkan jumlah pariwisata adalah harga tiket. Pemerintah harus bisa menekan harga transportasi, dan mendorong aksesabilitas daerah wisata,” tutupnya.

Kemenhub Diminta Gerak Cepat

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Edi Purwanto meminta Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah progresif untuk menurunkan harga tiket pesawat, khususnya dalam negeri yang terbilang tinggi. Hal ini sejalan dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penurunan harga tiket pesawat.

Edi menilai, intruksi Prabowo perlu dilaksanakan lantaran penurunan harga tiket pesawat akan berdampak pada beberapa sektor, salah satunya terkait dengan kunjungan wisatawan lokal. Untuk itu, ia meminta Kementerian Perhubungan untuk dapat berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dengan membuat kebijakan yang menjadi solusi atas persoalan yang ada.

“Persoalan tiket pesawat ini sangat perlu di cermati oleh kementerian perhubungan, bagaimana persoalan tiket pesawat ini juga menjadi perbincangan publik, apalagi jika kita melihat harga penerbangan untuk ke luar negeri bahkan jauh lebih murah ketimbang domestik,” ujar Edi dalam keterangannya, Sabtu, 23 November 2024.

Ia menilai, turunnya harga tiket pesawat sejalan dengan upaya pemerintah yang juga memacu perjalanan wisata di daerah. Karenanya, Edi menilai perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektoral dalam menyelesaikan persoalan ini. Apalagi dalam waktu dekat akan ada libur natal dan tahun baru. Momentum tersebut baik bagi pertumbuhan ekonomi jika harga tiket pesawat bisa lebih kompetitif.

“ketika terjadi penurunan harga tiket tentu aksesibilitas masyarakat akan mengalami peningkatan. Impact nya pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional meningkat, harapan kita ini betul-betul dikaji, libatkan semua pihak dan tidak hanya menjadi kebijakan jangka pendek, namun juga kebijakan jangka panjang,”pungkasnya.

Instruksi Presiden Prabowo

Garuda Indonesia telah resmi menunjuk Wamildan Tsani Panjaitan sebagai Direktur Utama (Dirut) yang baru. Wamildan mengungkapkan bahwa salah satu arahan penting yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Kata Wamildan, meski belum ada instruksi spesifik terkait mekanisme penurunan harga, Presiden telah memberikan arahan tegas agar harga tiket pesawat dapat disesuaikan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Belum ada instruksi khusus terkait tiket pesawat, tetapi sudah ada instruksi dari Pak Prabowo bahwa harga tiket harus turun, dan kami akan melaksanakan itu,” kata Wamildan usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Garuda Indonesia, Tangerang, Banten, Jumat, 15 November 2024 kemarin.

Sebagai maskapai milik negara yang berada di bawah Kementerian BUMN, Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjalankan arahan dari Presiden Prabowo tersebut. Wamildan menegaskan bahwa perusahaan akan melakukan penyesuaian harga tiket pesawat dalam waktu dekat, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket saat ini.

“Pak Presiden sudah memerintahkan untuk melaksanakan penyesuaian harga tiket pesawat dan kami selaku maskapai dan juga bagian dari kementerian BUMN, akan melaksanakan instruksi tersebut,” ujar Wamildan.(*)