Apple Rencanakan Investasi Rp1,58 Triliun di Indonesia

KABARBURSA.COM - Kementerian Perindustrian mengungkap Apple akan berinvestasi sebesar USD100 juta atau Rp1,58 triliun di Indonesia selama dua tahun.

“Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Perindustrian dalam mengkaji isi proposal yang disampaikan oleh Apple tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat, 22 November 2024.

Febri mengatakan, investasi tersebut meliputi pembangunan pusat pengembangan, Apple Academy di Bali dan Jakarta, serta fasilitas untuk komponen Airpod Max.

Adapun saat ini Pemerintah mempertimbangkan apakah nilai investasi Apple sebesar USD100 juta ini berkeadilan bagi Indonesia jika dibandingkan nilai investasi Apple di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand.

“Kami berpendapat bahwa tidak fair juga disebut-sebut menaikkan investasi hingga 10 kali lipat. Seharusnya kita melihat apakah nilai USD100 juta tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” tegasnya.

Febri juga menimbang apakah nominal rencana investasi tersebut berkeadilan terhadap investasi para produsen produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) lain di Indonesia.

“Seperti yang kita tahu, bukan hanya Apple yang berinvestasi memanfaatkan pasar domestik. Kita sedang menilai apakah nilai tersebut berkeadilan dan sesuai dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8{3004e6a2a23c8250adb56aedfee72f5f48434ae90303b3f2342c4d8b034836ab} dengan banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga harapan Kemenperin untuk investasi ini,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki Apple untuk mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mengintegrasikannya dengan Global Value Chain (GVC) Apple.

Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi sektor industri manufaktur di tanah air, termasuk menyerap tenaga kerja pada industri yang masuk dalam GVC Apple.

Febri menekankan bahwa Kemenperin mencatat masih ada komitmen investasi Apple dalam proposal periode 2020-2023 sebesar Rp271 miliar yang belum terealisasi. Hal ini menjadi alasan mengapa Kemenperin belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin impor untuk iPhone 16 series.

“Sehingga kami berharap Apple menaati regulasi di Indonesia dengan tetap merealisasikan sisa investasi tersebut,” tutupnya.

Selanjutnya, Febri menyampaikan Kemenperin berencana mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, terutama pada skema investasi.

Perubahan ini berdasarkan pertimbangan Kemenperin tentang perubahan struktur industri HKT di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

Catatan Penjualan Produk

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Apple berhasil mencatatkan penjualan produk di Indonesia mencapai lebih dari Rp30 triliun pada 2023.

Meski demikian, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu belum memenuhi tambahan kewajiban investasi sebesar Rp300 miliar dari komitmen total Rp1,7 triliun yang disepakati sebelumnya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri menilai bahwa Apple seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar sebanding dengan pendapatan yang diperoleh di Indonesia.

“Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal keadilan. Dengan keuntungan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata untuk mendukung ekosistem teknologi dan digital di tanah air,” kata Hanif Dhakiri, Minggu, 17 November 2024.

Mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ini mengkritik minimnya kontribusi Apple terhadap pembangunan di Indonesia, yang ia anggap sebagai indikasi lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan.

Ia pun mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam menindak perusahaan yang belum memenuhi komitmen investasinya.

“Pemerintah harus memanggil Apple secara resmi dan meminta penjelasan terkait ketimpangan ini,” ujarnya.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian ulang terhadap insentif dan kebijakan investasi asing. Hanif menyarankan agar perusahaan-perusahaan besar yang memperoleh keuntungan signifikan di Indonesia diwajibkan untuk memberikan kontribusi ekonomi yang lebih berarti.

“Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti meningkatkan ketentuan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia,” ucap Hanif.

Lanjut Hanif, jika Apple gagal memenuhi komitmennya dan memperbesar kontribusinya, pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi terhadap regulasi perdagangan dan investasi asing yang ada.(*)