Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan memulai lelang untuk proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan bendungan dan jalan tol.
“Proyek fisik berskala besar, seperti bendungan, sementara kita hentikan dulu. Fokus kita memaksimalkan apa yang sudah ada,” ujar Dody di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Ia juga menegaskan bahwa fasilitas yang sudah terbangun akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi yang menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto.
Saat ditanya sampai kapan moratorium ini akan berlangsung, Dody mengaku belum bisa memberikan kepastian. Namun, ia memastikan bahwa proyek-proyek baru akan langsung dimulai jika anggaran mencukupi. “Moratorium ini akan berlangsung sampai anggaran tersedia,” tegasnya.
Dody mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik.
“Proyek giant sea wall sebenarnya lebih difokuskan untuk Jakarta. Meskipun rencana besarnya mencakup seluruh pesisir utara Jawa, dengan keterbatasan anggaran, kita harus memilah prioritas. Misalnya, Jakarta dulu atau Semarang dulu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dody menambahkan bahwa proyek tanggul laut ini belum menjadi prioritas utama. Sebagai langkah awal, pemerintah akan membangun tanggul pantai untuk mengurangi risiko banjir rob di sejumlah wilayah.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengurangan penggunaan air tanah untuk menahan laju penurunan muka tanah. Warga akan diarahkan menggunakan suplai air permukaan sebagai alternatif.
“Giant sea wall itu adalah opsi terakhir, bukan langkah awal. Langkah awalnya adalah membangun tanggul pantai, memperbaiki sanitasi, dan menyediakan air baku dari sejumlah waduk yang ada,” tambah Dody.
Pembangunan Tanggul Laut
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melaksanakan studi kelayakan terkait desain dan pembiayaan proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Jakarta.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, kajian mengenai kelayakan proyek tersebut sedang berjalan di DKI Jakarta. “Saat ini, kami sedang melakukan feasibility study terkait desain dan pembiayaan proyek Giant Sea Wall di ibu kota,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 8 November 2024.
Dody mengungkapkan, proyek Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A mencakup pembangunan tanggul pantai dan muara sungai yang membentang sepanjang 46 kilometer.
Pada 2019, Kementerian PU berhasil menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 kilometer. Selanjutnya, pada 2020, Kementerian PU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek ini dengan panjang 33,54 kilometer.
Beberapa bagian dari tanggul pantai yang sudah selesai dibangun antara lain Tanggul Kamal Muara-Dadap, yang mencakup akses nelayan, rumah pompa, dan kolam retensi. Selain itu, terdapat juga pembangunan Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing, serta Tanggul Cakung Drain.
Pembangunan Pemecah Gelombang
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), sebuah lembaga riset dari China, untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan tanggul laut (sea dikes).
Basuki menjelaskan bahwa pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia guna mengkaji data dan desain dasar tanggul laut yang telah disusun oleh para ahli dari Korea Selatan (Korsel), Belanda, dan Kementerian PUPR.
Menurut Basuki, dalam kajian tersebut, perkiraan biaya pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp90 triliun.
“Ini merupakan bagian dari transfer pengetahuan dari China ke Indonesia. Pembiayaan proyek ini direncanakan menggunakan skema pinjaman,” ungkap Menteri Basuki, Jumat, 27 September 2024.
Namun, Menteri Basuki tidak menjelaskan secara detail, apakah China akan memberikan pinjaman untuk merealisasikan pembangunan tanggul laut ini.
Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi menjelaskan bahwa pesisir Pantai Utara Jawa menghadapi risiko penurunan tanah sebesar 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang cukup serius. Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
Saat ini, proyek konstruksi tanggul laut tengah berada pada tahap pengumpulan data bathimetri, echosounding, dan investigasi tanah untuk merancang tanggul laut sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.
“Proyek ini dirancang dengan konsep multifungsi, di mana tanggul laut akan berfungsi sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, serta sebagai bendungan estuari yang menampung air tawar,” jelas Arie.
Namun, sebelum pembangunan dimulai, perlu dilakukan perbaikan sistem sanitasi masyarakat sekitar agar tanggul tidak tercemar.
“Sanitasi masyarakat harus diperbaiki terlebih dahulu, karena terdapat 13 sungai yang bermuara di area tersebut. Kita harus mencegah tanggul berubah menjadi septic tank,” ujarnya.(*)
