KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton untuk memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) tetap tercukupi.
Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari menjelaskan bahwa impor yang dilakukan hingga 17 November 2024 mencapai 3.559.793 ton, yang merupakan bagian dari total kontrak impor beras tahun ini yang sebesar 3,6 juta ton.
“Sebanyak 3.559.793 ton beras telah diimpor secara nasional, dan dari jumlah itu, 3.034.785 ton telah masuk ke gudang kami sebagai cadangan beras,” kata Epi dalam rapat inflasi daerah yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 18 November 2024.
Selain mengimpor beras, Bulog juga berfokus pada penyerapan beras dari petani lokal untuk menstabilkan harga gabah kering panen (GKP), terutama di wilayah yang mengalami penurunan harga.
Sepanjang 2024, Bulog telah menyerap 1.206.207 ton beras dari petani, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar 407 ribu ton merupakan pengadaan beras untuk pasar komersial.
Hingga saat ini, stok beras di gudang Bulog tercatat mencapai 1.816.900 ton, dengan 1.550.125 ton di antaranya disimpan sebagai cadangan beras pemerintah dan 266.775 ton sebagai stok komersial.
Bulog memastikan pasokan beras akan cukup menghadapi kebutuhan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
“Stok ini telah disebar ke lebih dari 1.600 gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan memperhitungkan potensi kenaikan permintaan menjelang Pilkada. Kami sudah melakukan distribusi ke gudang-gudang berdasarkan estimasi kebutuhan daerah,” ungkap Epi.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 4,48 juta ton sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024.
Dari total impor tersebut, 3,48 juta ton merupakan beras dengan nilai sekitar USD 2,15 miliar.
"Impor beras mencapai 3,48 juta ton, yang bernilai USD 2,15 miliar," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 15 November 2024.
Beras yang diimpor berasal dari tiga negara utama, yaitu Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Amalia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 3,6 juta ton untuk tahun ini, dengan fokus pada beras jenis medium.
Impor ini ditugaskan kepada Perum Bulog untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna mengatasi penurunan produksi beras domestik.
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya dan Presiden Prabowo membahas soal langkah-langkah strategis menuju kemandirian pangan.
Presiden Prabowo menetapkan target swasembada pangan ini agar terealisasi pada tahun 2028 atau 2029.
“Saya telah menyampaikan program-program yang harus diselesaikan kepada Presiden. Insya Allah, dengan sinergi dan usaha bersama, target swasembada pangan 2028-2029 dapat kita capai,” ungkap Zulkifli.
Terkait persoalan anggaran, Zulkifli menyebutkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk melaporkan kebutuhan anggaran untuk swasembada pangan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini merinci bahwa anggaran Rp139,4 triliun akan dialokasikan di berbagai lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pupuk, dana desa, dan pemerintah daerah.
“Tadi pagi, kami sudah membahas anggaran ini bersama Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi gagasan besar Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) secara intensif sebagai upaya mewujudkan kemandirian.
Amran mengatakan itu dalam materi Program Swasembada Pangan di acara Retreat Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Amran menyebut, Kementan telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Salah satunya, kata dia, melakukan refocusing anggaran pada tahun 2024 untuk mencapai target produksi beras sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan.
“Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS,” kata Amran dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Oktober 2024.
Selain itu, Amran juga menyebut Kementan telah menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan. Adapun intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk, dan program pompanisasi di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektare juga menjadi fokus utama.
Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.
Selain itu, Amran juga mengaku, Kementan akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien.
Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian dengan memanfaatkan potensi geografis, topografi, dan penyesuaian iklim dan budaya lokal.
“Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50 persen dan produksi meningkat hingga 100 persen,” katanya.
Selain mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan, Amran juga menyebut Kementan berkomitmen untuk mendorong kesuksesan Program Makan Siang Bergizi (MBG) dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.
Begitu juga dengan program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Amran mengaku, Kementan turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100.
“Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon,” jelasnya.
“Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk merealisasikan swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tuturnya. (*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.