Optimalkan Hasil Laut Indonesia, Kementerian KKP Perkuat Implementasi Ekonomi Biru

KABARBURSA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat implementasi program ‘Ekonomi Biru’ sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan jangka panjang terkait keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus memenuhi target global yang tercantum dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal (KMGBF).

Program ini memiliki lima poin strategis yang diharapkan dapat mendukung pelestarian ekosistem laut Indonesia hingga tahun 2045.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa KKP memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut dan pesisir.

“Kami telah berkomitmen untuk menjalankan lima program prioritas Ekonomi Biru hingga 2045,” kaya Victor dalam keterangan tertulis, Minggu, 17 November 2024.

Katanya lagi, program-program tersebut dirancang untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan.

Adapun lima program prioritas ekonomi biru adalah sebagai berikut:

Pertama, perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen pada tahun 2045.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mendukung perlindungan ekosistem laut dan pesisir sesuai dengan target yang tercantum dalam IBSAP dan KMGBF.

Selanjutnya, Kedua adalah penangkapan ikan berbasis kuota. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan, dengan mengatur jumlah tangkapan ikan yang dapat diambil dari perairan Indonesia.

“Ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan stok ikan tetap tersedia bagi generasi mendatang,” ujar Victor.

Ketiga, fokus pada pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan keanekaragaman hayati di sektor perikanan dan pertanian, sehingga masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam tanpa merusak ekosistem.

Berikut adalah pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau. Pemerintah melalui KKP akan berfokus pada restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang telah mengalami kerusakan. Hal ini penting untuk melindungi wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan kegiatan eksploitasi berlebihan.

Berikut, kelima, mengurangi sampah plastik di laut, yang kini menjadi salah satu masalah terbesar dalam pelestarian ekosistem laut.

KKP meluncurkan program “Bulan Cinta Laut” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama nelayan lokal, tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan mengurangi sampah plastik yang mencemari perairan.

Selain itu, KKP juga memperkenalkan inisiatif baru dalam pendanaan konservasi, seperti peluncuran Indonesia Coral Bond senilai USD10 juta dan skema Debt for Nature Swap sebesar USD35 juta yang akan difokuskan pada pelestarian terumbu karang.

Kedua skema ini diharapkan dapat memberikan pendanaan yang cukup untuk mendukung upaya konservasi jangka panjang di Indonesia.

Dokumen IBSAP

Indonesia memiliki dokumen penting yang disebut Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP), yang diluncurkan pada 8 Agustus 2024.

IBSAP ini merupakan pedoman perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia hingga tahun 2045.

Dokumen ini disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan kementerian terkait, termasuk KKP, dan memiliki keselarasan dengan visi Indonesia 2045 serta berbagai rencana pembangunan nasional.

IBSAP juga mendukung pencapaian target global yang tercantum dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal (KMGBF), yang diadopsi dalam pertemuan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) ke-15.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekologi sebagai prioritas utama dalam tata kelola keanekaragaman hayati laut.

“IBSAP diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, terutama di kawasan laut Indonesia,” kata Sakti.

Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan

Dalam hal ketahanan pangan, KKP mengembangkan hilirisasi rumput laut, yang bukan hanya bermanfaat bagi sektor perikanan, tetapi juga untuk sektor pertanian.

Salah satu inovasi yang tengah digalakkan adalah pengembangan pupuk organik berbahan dasar rumput laut.

Kepala KKP, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa semua jenis rumput laut di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk cair yang ramah lingkungan.

Pupuk ini, selain bermanfaat bagi sektor pertanian, juga dapat meningkatkan kualitas produksi perikanan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Pembangunan sektor rumput laut diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hamdan Hamedan, menegaskan bahwa ketahanan pangan dan upaya mencapai swasembada pangan merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, sektor perikanan dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.

“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program strategis yang meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, termasuk sektor perikanan,” jelas Hamdan.

Menurut data KKP, Indonesia saat ini mampu memproduksi sekitar 24,7 juta ton hasil perikanan yang dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia, dengan potensi laut yang dimilikinya, dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional dari sumber daya laut.

Sektor Kelautan sebagai Solusi untuk Krisis Global

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Yudi Nurul Ihsan mengungkapkan bahwa dunia saat ini dihadapkan pada berbagai krisis, seperti krisis iklim, pangan, sosial, dan lingkungan. Dia meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keempat krisis tersebut.

“Saya yakin Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan untuk menyelesaikan masalah global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Selain itu, sektor kelautan dapat berperan dalam penyerapan karbon yang penting dalam mengurangi pemanasan global. Laut juga menyimpan potensi besar dalam menyediakan pangan yang bergizi, terutama protein laut yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan segala potensi yang ada, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan lautnya untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan menjawab tantangan global yang semakin kompleks. (*)