Soal Isu Bebas Lapor SPT, DJP: Tidak Ada yang Berubah!

KABARBURSA.COM -Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menegaskan, tidak ada yang berubah saat sistem Core Tax Administration System (CTAS) diberlakukan. Pernyataan ini dilontarkan terkait adanya isu bebas lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak (WP) usai pemberlakuan CTAS. Penegasan disampaikan DIrektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

"Tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan," kata Dwi.

Diakui dia, DJP memang sebelumnya membuat pengumuman mengenai pengelolaan laporan SPT dengan sistem coretax. Namun diluruskannya, kewajiban pelaporan SPT Tahunan sudah dibuatkan peraturannya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (1). Di sana ditegaskan bahwa mewajibkan setiap WP mengisi SPT. Kewajiba itu berdasarkan pemenuhan syarat subjektif telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif sudah memiliki penghasilan.

Nah, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2014 pasal 18 ayat (1) disebutkan, membebaskan wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan neto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari kewajiban melapor SPT. Pembebasan sendiri bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak, dan kepastian hukum bagi WP.

"Jadi sudah tegas, yang dimaksud pernyataan WP orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah wajib pajak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) PMK 243 Tahun 2014 ini," tegas Dwi.

Ketentuan lainnya adalah tentang penggunaan sistem propulated. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan ketentuan baru terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penerapan sistem propulated. Sistem ini memungkinkan data pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

Dwi menjelaskan, prepopulated bukan merupakan cara baru dalam pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan data yang telah tersaji, Wajib Pajak hanya perlu mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Hal ini memungkinkan pengisian SPT Tahunan dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat.

“Sistem propulated telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun cakupannya terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2. Ke depan, kami akan memperluas lingkup bukti potong yang prepopulated ke jenis pajak lainnya. Perluasan ini diharapkan akan semakin memudahkan pengisian SPT Tahunan,” tambahnya.