KABARBURSA.COM - Program subsidi listrik bagi rumah tangga terus mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan perkembangan jumlah pelanggan subsidi rumah tangga untuk kategori R-1/450 VA dan R-1/900 VA, serta dinamika besaran subsidi listrik dari tahun 2013 hingga proyeksi tahun 2025.
Perubahan kebijakan dan strategi tepat sasaran yang diterapkan, menunjukkan hasil yang memuaskan serta memberikan prospek yang positif ke depan.
Mengutip data Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2024 dan RAPBN 2024 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, sebelum 2017, seluruh pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA mendapat subsidi penuh dari pemerintah. Namun, program subsidi tepat sasaran yang mulai diterapkan pada tahun 2017 berhasil mengeluarkan sekitar 19 juta pelanggan R-1/900 VA dari daftar penerima subsidi.
Langkah ini dilakukan melalui strategi komunikasi publik yang efektif serta pembentukan posko pengaduan kepesertaan subsidi listrik.
“Sebanyak 19 juta pelanggan R-1/900 VA RTM berhasil dikeluarkan dari penerima subsidi dengan strategi komunikasi publik dan pembentukan posko pengaduan kepesertaan subsidi listrik,” tulis isi dokumen yang menjadi bahan rapat Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI tersebut.
Sejak 2017, jumlah pelanggan yang menerima subsidi untuk kategori 450 VA dan 900 VA menunjukkan tren yang berbeda. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pelanggan R-1/450 VA terus mengalami peningkatan sekitar 0,9{ccd4fd764ee01eeffde149d16dd889e35ba3aa084bee9e8382bbf985fd92fc52} setiap tahunnya.
Sementara itu, pelanggan R-1/900 VA mengalami lonjakan signifikan dengan kenaikan rata-rata 7{ccd4fd764ee01eeffde149d16dd889e35ba3aa084bee9e8382bbf985fd92fc52} per tahun, didorong oleh perluasan akses listrik dan mutasi pelanggan karena pelaksanaan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Pada 2025, jumlah pelanggan yang menerima subsidi listrik untuk kategori R-1/450 VA diproyeksikan mencapai 24,94 juta pelanggan, meningkat dari 24,77 juta pada 2024. Di sisi lain, jumlah pelanggan R-1/900 VA juga diperkirakan meningkat menjadi 10,28 juta pada tahun 2025, dari 9,71 juta pada tahun 2024.
Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta rumah tangga yang tidak mampu.
Besaran subsidi listrik menunjukkan tren yang cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, subsidi listrik mencapai Rp 58,83 triliun, sedikit meningkat dari Rp 49,80 triliun pada 2021. Pada 2023, besaran subsidi listrik diperkirakan menelan angka Rp 69,85 triliun berdasarkan data yang belum diaudit.
Pada 2024, besaran subsidi listrik diproyeksikan akan mencapai Rp 73,24 triliun, dengan volume penjualan subsidi mencapai 68,31 TWh. Pemerintah terus berupaya mengendalikan besaran subsidi listrik melalui berbagai kebijakan.
“Besaran subsidi listrik tetap dikendalikan dengan penerapan subsidi tepat sasaran dan pengendalian BPP tenaga listrik melalui pengaturan specific fuel consumption (SFC), susut jaringan, penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), dan Domestic Market Obligation (DMO),” isi dokumen tersebut.
Berbagai faktor makroekonomi mempengaruhi besaran subsidi listrik, termasuk harga minyak dunia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada 2024, asumsi ICP diperkirakan sebesar 82 USD per barrel, dengan kurs Rp 15.900 per USD. Faktor ini turut mempengaruhi biaya produksi tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), yang terus meningkat tiap tahun.
Kenaikan biaya bahan bakar dan pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producers (IPP) menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi besaran subsidi listrik. Pemerintah terus berupaya mengendalikan biaya produksi tenaga listrik untuk menjaga besaran subsidi tetap terkendali dan tepat sasaran.
Dengan adanya proyeksi kenaikan jumlah pelanggan dan besaran subsidi listrik pada tahun 2025, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsidi listrik. Tantangan ke depan termasuk memastikan seluruh pelanggan subsidi benar-benar merupakan rumah tangga tidak mampu, serta mengurangi kebocoran subsidi yang tidak tepat sasaran.
Pasalnya, Pada 2022 lalu, Kementerian ESDM mengakui adanya ketidaktepatan dalam pemberian subsidi listrik kepada 6,1 juta pelanggan.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, menyatakan pemerintah selama ini memberikan subsidi kepada seluruh pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Total pelanggan 450 VA tercatat sebanyak 24,3 juta saat ini. Namun, hanya 9,5 juta pelanggan yang masuk dalam DTKS,” ujar Agung.
Pemerintah sedang melakukan survei terhadap 14,8 juta pelanggan 450 VA yang tidak tercatat dalam DTKS. Sejauh ini, baru 12,2 juta pelanggan yang selesai disurvei.
Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 50,1 persen dari pelanggan yang disurvei tersebut yang sebenarnya berhak menerima subsidi listrik. Sebaliknya, 49,9 persen atau sekitar 6,1 juta pelanggan dinyatakan tidak berhak menerima subsidi.
“Saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta dan menghasilkan sekitar 50,1 persen yang berhak menerima subsidi, dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya,” kata Agung.
Adapun dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM pada Senin, 3 Juni 2024 lalu, Dirjen Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, memberikan penjelasan mengenai upaya pemerintah untuk memperbaiki data penerima subsidi.
Jisman menyatakan pemerintah masih dalam tahap memperkuat data melalui survei door-to-door. Namun, data yang dikumpulkan saat ini masih mentah dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.
“Kami sekarang masih dalam tahap memperkuat dulu karena ini baru potret door-to-door. Belum di cross-check kepada income dari setiap rumah tangga yang kami potret itu,” ujar Jisman.
Dia menjelaskan, survei baru mencakup 10,7 juta dari total 24 juta pelanggan. Pemerintah berencana untuk melakukan pemadanan data secara lebih komprehensif agar subsidi dapat disalurkan tepat sasaran di masa mendatang. (alp/prm)
Desty Luthfiani • 24 menit yang lalu
Hutama Prayoga • 37 menit yang lalu
Desty Luthfiani • 3 jam yang lalu
Moh. Alpin Pulungan • 4 jam yang lalu
Deden Muhammad Rojani • 3 jam yang lalu