Ganjalan di Balik Potensi Besar Asuransi Pertanian

KABARBURSA.COM — Asuransi pertanian di Indonesia memiliki prospek yang sangat besar, mencakup berbagai sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga peternakan. Namun, hingga saat ini, bantuan subsidi dari pemerintah masih terbatas pada dua komoditas utama, yaitu padi dan sapi betina. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pengembangan asuransi pertanian yang lebih luas, terutama bagi petani yang ingin melindungi usaha mereka dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan hama.  

Menurut Ketua Kelompok Substansi Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian Kementerian Pertanian, Siswoyo, skema asuransi pertanian saat ini masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah. “Karena mekanismenya, pemerintah memberikan bantuan premi. Pembayaran premi (oleh pemerintah) 80 persen, yang 20 persen itu menjadi tanggung jawab swadaya oleh petani. Ini sebagai edukasi, supaya para petani belajar berasuransi,” ujarnya saat ditemui usai acara Workshop dan Soft Launching Peta Jalan AAUI Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia 2025-2030, di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

Meski skema ini telah berjalan dan diterima petani sejak 2007, keterbatasan subsidi membuat cakupannya belum optimal. Saat ini, petani yang ingin mengasuransikan komoditas lain seperti jagung, kedelai, hortikultura, atau ternak selain sapi betina harus menggunakan skema komersial tanpa bantuan subsidi.  

“Prospeknya luar biasa, tidak hanya padi dan sapi, tapi juga jagung, kedelai, perkebunan seperti kopi, kakao, hingga hortikultura. Namun, karena keterbatasan subsidi, banyak petani masih ragu untuk ikut asuransi tanpa dukungan pemerintah,” tambah Siswoyo.  

Selain itu, regulasi juga membatasi ruang gerak industri asuransi swasta dalam program ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, penugasan asuransi pertanian yang dibiayai APBN atau APBD hanya diberikan kepada BUMN. Dengan kata lain, perusahaan asuransi swasta belum bisa masuk ke skema subsidi ini, meski mereka memiliki potensi untuk memperluas cakupan perlindungan bagi petani.

Diketahui sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menggelar workshop dan soft launching Peta Jalan AAUI Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia 2025-2030 di Hotel Lumire, Jakarta Pusat. Acara ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan inklusi asuransi dan pembiayaan risiko di sektor pertanian, yang selama ini masih menghadapi banyak tantangan.

Peta jalan ini disusun pada November 2024 sebagai hasil kerja sama antara AAUI dan United Nations Development Programme (UNDP), kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024. 

Penyusunan dokumen ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai risiko yang dihadapi petani, seperti serangan hama dan penyakit, anomali cuaca, keterbatasan akses terhadap investasi, serta tantangan dalam teknologi dan pemasaran hasil pertanian. Melalui asuransi pertanian, petani diharapkan dapat mengelola risiko dengan lebih baik sehingga usaha mereka menjadi lebih berkelanjutan dan kesejahteraan mereka meningkat.  

Workshop ini juga menjadi ajang sosialisasi roadmap kepada industri asuransi umum dan pemangku kepentingan utama. Selain memperkenalkan strategi pengembangan asuransi pertanian, acara ini juga bertujuan untuk mengukur minat industri asuransi dalam menangkap peluang bisnis di sektor ini. 

Lebih dari itu, diskusi dalam workshop difokuskan pada penyusunan langkah konkret untuk pengembangan asuransi pertanian ke depan, termasuk kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan yang dapat menjadi model bagi skema asuransi pertanian di Indonesia.  

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari industri asuransi umum, reasuransi, broker, OJK, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Bappenas, hingga lembaga pendukung seperti badan dunia, lembaga pengembang, dan lembaga riset. 

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap asuransi pertanian sebagai bagian dari solusi mitigasi risiko di sektor pertanian.  

Dengan terselenggaranya soft launching ini, diharapkan asuransi pertanian dapat semakin berkembang dan mendapatkan dukungan lebih luas. AAUI bersama mitra-mitranya akan terus mendorong kolaborasi dengan regulator, industri, dan pihak terkait lainnya agar asuransi pertanian bisa diimplementasikan secara lebih luas, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani, serta meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

Peta Jalan AAUI

Sebelumnya diberitakan Kabarbursa.com, AAUI menggelar workshop dan soft launching Peta Jalan AAUI Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia 2025-2030 di Hotel Lumire, Jakarta Pusat. Acara ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan inklusi asuransi dan pembiayaan risiko di sektor pertanian, yang selama ini masih menghadapi banyak tantangan.

Peta jalan ini disusun pada November 2024 sebagai hasil kerja sama antara AAUI dan United Nations Development Programme (UNDP), kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024. 

Penyusunan dokumen ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai risiko yang dihadapi petani, seperti serangan hama dan penyakit, anomali cuaca, keterbatasan akses terhadap investasi, serta tantangan dalam teknologi dan pemasaran hasil pertanian. Melalui asuransi pertanian, petani diharapkan dapat mengelola risiko dengan lebih baik sehingga usaha mereka menjadi lebih berkelanjutan dan kesejahteraan mereka meningkat.  

Workshop ini juga menjadi ajang sosialisasi roadmap kepada industri asuransi umum dan pemangku kepentingan utama. Selain memperkenalkan strategi pengembangan asuransi pertanian, acara ini juga bertujuan untuk mengukur minat industri asuransi dalam menangkap peluang bisnis di sektor ini. 

Lebih dari itu, diskusi dalam workshop difokuskan pada penyusunan langkah konkret untuk pengembangan asuransi pertanian ke depan, termasuk kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan yang dapat menjadi model bagi skema asuransi pertanian di Indonesia.  

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari industri asuransi umum, reasuransi, broker, OJK, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Bappenas, hingga lembaga pendukung seperti badan dunia, lembaga pengembang, dan lembaga riset. 

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap asuransi pertanian sebagai bagian dari solusi mitigasi risiko di sektor pertanian.  

Dengan terselenggaranya soft launching ini, diharapkan asuransi pertanian dapat semakin berkembang dan mendapatkan dukungan lebih luas. AAUI bersama mitra-mitranya akan terus mendorong kolaborasi dengan regulator, industri, dan pihak terkait lainnya agar asuransi pertanian bisa diimplementasikan secara lebih luas, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani, serta meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. (*)