Kadin Sambut Baik Singapura Investasi Energi Hijau di RI

KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia, Akhmad Ma'ruf Maulana, mengapresiasi langkah Singapura yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengembangan energi hijau di Indonesia.

Ma'ruf berharap investasi Singapura tidak hanya berfokus pada energi hijau, tetapi juga mencakup pembangunan industri hijau seperti pusat data (data center), khususnya di kawasan Batam. “Dengan pasokan energi bersih, Singapura mendapatkan keuntungan berupa kredit karbon dan sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka. Kami juga berharap mereka memahami pentingnya pengembangan energi hijau di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 22 Januari 2025.

Komitmen ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Gan Kim Yong, dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia, Rosan P. Roeslani, di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Dalam pembicaraan tersebut, Singapura menunjukkan minat besar untuk mengembangkan sustainable investment zone dan energi terbarukan di kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK), serta Kendal Industrial Park. Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama dalam pembangunan Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Ma'ruf menambahkan, Kadin Indonesia bersama pengelola kawasan industri akan memberikan sejumlah insentif menarik bagi investor. “Singapura akan mendapatkan kemudahan berupa bebas sewa lahan selama lima tahun di KI PSN Wiraraja, Gesip Galang, dan beberapa kawasan industri lainnya,” jelasnya.

Selain itu, pengelola kawasan industri di bawah naungan Kadin Indonesia juga menawarkan berbagai relaksasi tambahan. “Kemudahan ini melengkapi fasilitas tax holiday yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia,” pungkas Ma'ruf.

 Menuju Ekonomi Hijau

Upaya Indonesia menuju ekonomi hijau perlu pengaturan yang lebih matang dan roadmap yang terstruktur agar benar-benar bisa mencapai target emisi karbon.

Peneliti dari Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menilai bahwa pemerintah harus memperjelas peta jalan (roadmap) ekonomi hijau agar tujuan ambisius ini dapat terealisasi secara nyata dan tidak hanya menjadi wacana semata.

“Kalau serius, ekonomi hijau bisa cepat membantu kita capai target emisi karbon. Potensinya besar, tapi jika roadmap-nya tidak jelas dan tidak ada tahapan yang tegas, sulit untuk mencapai hasil,” kata Ferdy, kepada Kabarbursa.com, Jumat, 1 November 2024.

Ia menyoroti pentingnya langkah demi langkah yang perlu diikuti untuk memastikan kemajuan setiap tahap.

Saat ini, target bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sebesar 23 persen pada 2025 masih jauh dari pencapaian, dengan tingkat capaian saat ini yang baru mencapai belasan persen.

Ferdy menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk biaya investasi yang tinggi untuk proyek energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Regulasi Belum Siap

Ferdy juga menyoroti kendala regulasi yang belum selesai di tingkat parlemen, yang menurutnya memperlambat perkembangan energi hijau.

“Di DPR, revisi undang-undang tentang energi baru terbarukan belum selesai. Secara politik dan hukum belum ada kepastian,” ujar Ferdy,

Ia menekankan pentingnya regulasi yang kuat agar investor merasa yakin dan mau berinvestasi dalam sektor energi terbarukan yang berisiko tinggi dan memerlukan biaya besar.

Lebih lanjut, Ferdy menekankan bahwa kejelasan dalam regulasi adalah kunci untuk menarik minat investor dan mendukung transisi energi di Indonesia.

“Kepastian hukum adalah dasar. Tanpa kepastian itu, sulit untuk mengundang investasi besar yang risikonya tinggi. Maka, segalanya harus direncanakan dengan matang.” tambahnya.

Menurut Ferdy, insentif juga memainkan peran penting dalam menarik investasi di sektor energi hijau. Ia menilai bahwa pemerintah perlu bergerak cepat untuk menawarkan insentif yang menarik.

“Saya yakin orang-orang di pemerintah mengerti ini. Hanya saja, masalahnya adalah apakah mereka mau segera mengerahkan langkah-langkah yang diperlukan,” pungkasnya.(*)