KABARBURSA.COM - Pemerintah berupaya mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) dengan mendorong implementasi B40 yang telah berjalan, sembari menargetkan peningkatan ke B50 pada 2025. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam rapat perdana Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
“Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden,” kata Bahlil, dikutip dari laman Kementerian ESDM.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pentingnya pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol yang dilakukan sepenuhnya di dalam negeri untuk memastikan kemandirian energi.
Dalam rapat tersebut, Bahlil juga menyoroti perlunya melibatkan institusi keuangan domestik untuk mendukung kebijakan hilirisasi, termasuk program biodiesel. “Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis,” katanya.
Satgas Hilirisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Menurut Bahlil, pelibatan lembaga keuangan dalam negeri tak hanya memperkuat sektor keuangan nasional, tetapi juga menjadi strategi untuk mendorong kemandirian ekonomi.
“Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden,” jelas Bahlil.
Selain program B40, Satgas Hilirisasi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Tujuannya adalah memastikan implementasi kebijakan hilirisasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia,” kata Bahlil.
Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral, batubara, minyak, gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Satgas akan melaporkan perkembangan tugasnya kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
[caption id="attachment_113050" align="alignnone" width="2048"] Menara-menara produksi Kilang Pertamina Internasional. Foto: FB KPI.[/caption]
Untuk merealisasikan ambisi tersebut, dukungan infrastruktur dan pendanaan menjadi kunci. Salah satu motor utama pelaksanaannya adalah Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang kini berada di garis depan implementasi biodiesel B40.
Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang jadi andalan Subholding Refining & Petrochemical ikut mendukung program pemerintah soal bahan bakar solar campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebanyak 40 persen alias B40. Program ini sebelumnya telah resmi diterapkan mulai 1 Januari 2025.
Implementasi program ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024. Dalam aturan itu, dinyatakan jelas bahwa pencampuran solar dan biodiesel berbasis sawit—dengan takaran campuran 40 persen minyak sawit—didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.
Program B40 ini bukan sekadar angka di atas kertas. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman, mengarakan KPI sudah mulai menjalankan mandatori pemerintah ini demi mendukung swasembada energi.
“Produksi Biosolar B40 ini tentunya juga akan menjadi kontribusi KPI dalam pencapaian Net Zero Emision di tahun 2060 atau lebih cepat, mendukung Sustainable Development Goals dalam menjamin akses energi yang terjangkau serta pada penerapan ESG,” ujar Taufik dalam keterengan tertulis yang diterima KabarBursa.com di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
Langkah ini sejalan dengan agenda besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto perihal ketahanan dan swasembada energi, sekaligus mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Bahkan, pemerintah sudah siap menyiapkan lompatan ke B50 alias campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit mulai 2026.
Soal produksi B40 ini, Pertamina mengandalkan dua kilang, yakni Kilang Plaju di Sumatera Selatan dan Kilang Kasim di Papua Barat Daya. Kedua kilang ini memang sudah dipersiapkan untuk menopang produksi skala besar demi memenuhi mandat produksi B40.
Sejatinya, Pertamina sudah bermain lama di arena biosolar. Mereka mulai mengimplementasikan biosolar sejak era B20 pada Januari 2019, lalu naik jadi B30 di tahun yang sama, meningkat lagi ke B35 di 2023, dan kini mencapai B40 pada awal 2025. Progres bertahap yang jelas terukur dan konsisten.
Kilang Plaju menargetkan produksi B40 sebesar 119.240 kiloliter (KL) per bulan, sementara Kilang Kasim dipatok memproduksi 15.898 KL per bulan. Sebagai bentuk realisasi awal, KPI bahkan sudah menggelar penyaluran perdana BBM Biosolar B40 pada hari ini: 5.000 KL dari Kilang Plaju dan 4.600 KL dari Kilang Kasim.(*)