Memuat tanggal…
Daftar Masuk
Navigasi Investasi Anda
Search

Pakar Sebut Indonesia Siap Bangun Reaktor Nuklir dan PLTN

Rubrik: Ekonomi Hijau | Diterbitkan: 19 November 2024 | Penulis: KabarBursa.com | Editor: Redaksi
Pakar Sebut Indonesia Siap Bangun Reaktor Nuklir dan PLTN

KABARBURSA.COM - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun reaktor nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN mendapat respons positif dari Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI). Anggota Dewan Pengarah MITI, Rohadi Awaludin, mengatakan Indonesia sudah memiliki modal kuat untuk mengembangkan teknologi nuklir, baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan bahan baku.

Menurut Rohadi, pengembangan reaktor nuklir untuk mendukung pembangunan PLTN merupakan langkah strategis. Ia meyakini bahwa kemampuan yang dimiliki bangsa ini memungkinkan gagasan besar tersebut direalisasikan.

Namun, Rohadi mengingatkan pentingnya menyusun peta jalan yang komprehensif untuk pembangunan industri berbasis nuklir. Ia mengatakan ide besar ini harus diikuti dengan perencanaan matang agar tidak hanya berhenti sebagai wacana.

"PLTN merupakan sistem yang kompleks. Membangun PLTN sendiri merupakan cita-cita yang menantang. Agar mampu membangun PLTN sendiri perlu peta jalan (roadmap) yang sistematis dan terukur,” kata Rohadi dalam keterangannya, Selasa, 19 November 2024. 

Selain itu, kata Rohadi, diperlukan komitmen dan konsistensi dalam menapaki peta jalan tersebut karena proses penguasaan teknologi maju ini memerlukan waktu yang tidak pendek. Korea Selatan, misalnya, sebagai negara yang sukses membangun PLTN, berawal pada era 1970-an hingga berhasil mengekspor produk ke luar negeri pada era 2000-an. 

Korea Selatan berhasil mengekspor 4 buah PLTN APR1400 (Advanced Power Reactor 1400) dengan daya 1345 MW ke Uni Emirat Arab. Keempat PLTN tersebut diberi nama Barakah Nuclear Power Plant. Unit pertama mulai dibangun tahun 2012 dan beroperasi pada 2020.

Korea Selatan melalui 4 tahap dalam peta jalan pembangunan PLTN sendiri, yaitu pengenalan tenaga nuklir (introduction of nuclear power), promosi komponen lokal (promotion of localization), kemandirian teknologi (technology self-reliance) dan pengembangan teknologi (technology advancement).

[caption id="attachment_100674" align="alignnone" width="770"] Peta jalan konstruksi PLTN Korea Selatan dari Hyundai E&C, mulai dari periode ketergantungan teknologi hingga pengembangan reaktor modular kecil (SMR). Strategi ini mencerminkan perjalanan panjang menuju kemandirian dan kemajuan teknologi energi nuklir. Sumber: hdec.kr.[/caption]

Tahap kemandirian teknologi ditandai dengan pengembangan PLTN OPR1000 (optimized power reactor 1000) yaitu reaktor tipe PWR (pressurized water reactor, reaktor air bertekanan) dengan daya 1000 MW listrik. Sedangkan tahap technology advancement ditandai dengan pengembangan reaktor generasi III+ APR1400 yang merupakan peningkatan dari reaktor OPR1000.

"Selain peta jalan yang sistematis dan terukur, diperlukan pula penguatan 4 pilar teknologi, yaitu humanware, orgaware, technoware dan infoware,” ungkapnya.

Keempat pilar ini perlu terus diperkuat seiring dengan langkah menapaki peta jalan Pembangunan PLTN sendiri. Dari 4 pilar tersebut, tutur Rohadi, kunci utama terletak pada dua unsur, pertama berupa humanware dan orgaware, yaitu menyiapkan SDM yang mumpuni dan disinergikan dalam organisasi kenukliran yang kokoh dan lincah.

Lebih jauh, Rohadi juga menyebut pemerintah perlu kembali menghidupkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang diketahui telah dilebur menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Untuk melaksanakan tahapan kerja tersebut diperlukan lembaga seperti BATAN. Karena itu Presiden perlu membangun kembali BATAN yang sebelumnya dilebur ke dalam BRIN," katanya.

Komitmen Energi Terbarukan Indonesia Masih Perlu Penyelarasan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi baru terbarukan sebagai upaya menekan suhu global yang kian memanas. Salah satu langkah konkret yang disampaikan adalah rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pernyataan ini disampaikan dalam Paviliun Indonesia di COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, beberapa waktu lalu.

Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pembangunan 75 Gigawatt (GW) kapasitas listrik berbasis energi terbarukan. Rencana tersebut mencakup pembangunan PLTA, geothermal, PLTS, PLT Angin, 5 GW energi nuklir, serta 70 ribu sirkuit jaringan transmisi. Namun, IESR mengingatkan, rencana tersebut masih belum sepenuhnya selaras dengan target Persetujuan Paris untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius.

[caption id="attachment_100664" align="alignnone" width="1432"] Kapasitas pembanglit listrik EBT capai 13.155 MW pada 2023. Sumber: Kementerian ESDM.[/caption]

Indonesia sebelumnya menyepakati dalam forum COP-28 untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat (triple up) dan menggandakan efisiensi energi (double down) pada 2030. Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, komitmen ini harus dituangkan ke dalam dokumen strategis seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Fabby menegaskan pentingnya strategi phase-down dan phase-out PLTU batu bara paling lambat pada 2045 untuk mendukung transisi energi terbarukan yang agresif dan dekarbonisasi sektor kelistrikan pada 2050.

Menurut Fabby, langkah ini krusial untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Ia juga menyoroti implementasi rencana energi terbarukan Indonesia masih jauh dari harapan. Renacana besar mengenai energi terbarukan sering diumumkan, tetapi kata Fabby, pelaksanaannya belum sesuai dengan target yang dicanangkan.

IESR pun menilai tanpa upaya nyata dan strategi yang terukur, target pembatasan kenaikan suhu global tidak akan tercapai. “İni terlihat dari kegagalan Indonesia mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025,” kata Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.

Fabby mendesak pemerintah untuk tidak hanya menyampaikan target ambisius di forum internasional, tetapi juga memastikan implementasi serta langkah konkret dalam mengatasi berbagai hambatan dan tantangan. Menurutnya, dengan cara itu, target yang ditetapkan dapat benar-benar tercapai dan tidak sekadar menjadi wacana.(*)