KABARBURSA.COM - Pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dihantui target utang negara yang jatuh tempo di masa awal pemerintahannya. Adapun pada 2025, pemerintah RI diwajibkan membayar utang sebesar Rp800 triliun.
Besaran utang pemerintah yang jatuh tempo di awal kepemimpinan Prabowo-Gibran dikhawatirkan akan mempengaruhi keberlanjutan janji kampanye yang masukkan ke dalam program prioritasnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.
Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian menyebut, janji kampanye Prabowo-Gibran tentang Makan Bergizi Gratis harus tetap dijalankan. Dalam hal ini, pemerintahan mesti menyesuaikan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program prioritas Prabowo-Gibran.
Meski begitu, Eliza menekankan, penyesuaian APBN juga perlu memperhatikan urgensi anggaran dari setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemerintahan perlu kembali menyisir tiap program kementerian lembaga yang serupa dengan Makan Bergizi Gratis.
"Mestinya disisir program-program yang sekiranya bisa dikonvergensikan dengan makan siang gratis. Misalnya program peningkatan gizi anak dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) itu bisa dikonvergensikan dengan program makan siang bergizi. Karena makan siang bergizi ini kan sasarannya anak sekolah dan balita," kata Eliza kepada KabarBursa, Jum'at, 5 Juli 2024.
Begitu juga dengan paket sembako, Eliza menilai, anggaran dalam program ini juga dapat dikonvergensikan dengan program Makan Bergizi Gratis. Sementara jika pemotongan anggaran dipukul rata kementerian lembaga, dia menilai akan menghambat target Indonesia emas tahun 2045.
"Maka solusinya adalah menyisir program-program serupa yang dapat dikonvergensikan dengan makan siang bergizi," jelasnya.
Eliza menilai, program Makan Bergizi Gratis memiliki multiplier effect yang baik bagi petani dan peternak dalam negeri jika didesain dengan baik tanpa bergantpada vendor besar. Jika makan siang bergizi ini dapat melibatkan petani, peternak, UMKM, PKK disetiap daerah, dia menilai, multiplier efeknya terhadap ekonomo daerah akan cukup berdampak.
"Jika program-program tersebut berhasil di konvergensikan dengan baik, maka APBN masih memadai asal dikelola dengan hati-hati. Ada trade off proyek-proyek yang memakan anggaran besar ini tidak bisa dapat porsi anggaran dan perhatian sama besarnya," jelasnya.
"Perlu ada prioritas program yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal. Jangan memaksakan hingga menambah utang," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, utang pemerintah menyentuh angka Rp8.353 triliun, atau naik Rp14,59 triliun jika dibandingkan jumlah di bulan sebelumnya sebesar Rp8.338 triliun. Adapun nilai utang yang jatuh tempo, mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029.
Sementara pada tahun 2025, utang pemerintah yang jatuh tempo berada di angka Rp800 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per tanggal 30 April 2024 mencatat utang jatuh tempo di tahun depan naik jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp434,29 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani resmi menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Adapun ketetapan anggaran itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Sedangkan Tim Prabowo memperkirakan program makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, minimal, dan dana yang dibutuhkan untuk program ini diperkirakan mencapai 450 triliun rupiah setiap tahun.
Dia mengaku, alokasi anggaran itu telah disetujui Prabowo dengan realisasi secara bertahap di mulai sejak tahun 2025. “Beliau (Prabowo) setujui pelaksnaaan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau (di) 2025 disepakati alokasi sekitar Rp71 T di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono menyebut, alokasi anggaran program itu lahir dari kesepakatan pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang. Namun demikian, dia menekankan, alokasi tersebut tetap akan melewati siklus APBN di DPR.
“Tadi angka Rp 71 triliun yang sudah disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang, dan pemerintah yang akan datang. Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digarisbawahi,” kata Thomas di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Dia menuturkan, melalui besaran anggaran hingga Rp71 triliun pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis itu secara bertahap. Selain itu, dia juga menekankan prinsip belanja berkualitas. Kemudian, pihaknya juga berupaya mengejar target program itu 100 persen secepat mungkin.
“Kuncinya bertahap tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama,” jelasnya. (And/*)
Hutama Prayoga • 1 jam dari sekarang
Desty Luthfiani • 2 jam yang lalu
Hutama Prayoga • 2 jam yang lalu
Citra Dara Vresti Trisna • 5 jam yang lalu
Yunila Wati • 19 jam yang lalu