Rencana Merger Garuda-Pelita Air Akankah Tekan Harga Tiket?

KABARBURSA.COM - Kementerian BUMN tengah menggulirkan rencana penggabungan usaha atau merger antara PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Pelita Air ke dalam ekosistem PT Aviasi Pariwisata Indonesia, yang dikenal sebagai InJourney. Tujuan utama dari langkah ini, menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, adalah untuk mengurangi beban InJourney saat ekuitas Garuda kembali positif.

Menurut laporan keuangan konsolidasian per 31 Maret 2024, ekuitas Garuda masih tercatat negatif sebesar USD1,33 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan ekuitas negatif sebesar USD1,24 miliar. Meskipun demikian, total liabilitas Garuda mengalami penurunan tipis menjadi USD8,09 miliar dari sebelumnya USD8,10 miliar.

"Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, kami menyatakan bahwa Garuda akan mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam InJourney ketika kondisi ekuitas Garuda sudah membaik, untuk menghindari memberatkan InJourney," ujar Irfan.

Untuk mewujudkan rencana ini, Kementerian BUMN telah membentuk tim Project Management Office (PMO) yang diberi nama inklusi industri aviasi. Tim ini tidak hanya melibatkan Garuda dan Pelita Air, tetapi juga Citilink serta InJourney sendiri. Proses ini masih dalam tahap pembahasan mendalam terkait model, waktu, dan strategi integrasi Garuda ke dalam InJourney.

Irfan menegaskan bahwa rencana integrasi ini lebih bersifat formalitas terkait struktur kepemilikan, di mana posisi Direktur Utama InJourney akan diisi oleh Wakil Direktur Utama Garuda. Integrasi ini diharapkan dapat selesai sebelum Oktober 2024, sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain industri aviasi, Kementerian BUMN juga aktif membentuk PMO di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan farmasi, sebagai bagian dari strategi untuk mengembalikan perusahaan-perusahaan BUMN ke posisi keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Untuk memulihkan ekuitas Garuda Indonesia (GIAA) kembali ke posisi positif, manajemen telah merancang dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan, dan kedua, dengan mengadopsi standar akuntansi PSAK 107 yang menggantikan PSAK 73 terkait penyewaan pesawat atau ijarah berbasis syariah.

Menurut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio, pendapatan usaha Garuda tumbuh 40 persen pada tahun buku 2023, sementara biaya operasional hanya naik 4 Persen. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas perusahaan, dengan operasional pada 2023 mencatatkan keuntungan sebesar USD6 juta, dibandingkan kerugian USD500 juta pada 2022.

Prasetio optimis bahwa peningkatan kapasitas produksi Garuda akan memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas dan memperkuat kembali ekuitas perusahaan ke depannya.

Selain itu, Garuda Indonesia juga telah mengambil langkah untuk mengadopsi PSAK 107 sebagai standar baru dalam pengelolaan operasionalnya. Perbedaan mendasar antara PSAK 73 dan PSAK 107 adalah bahwa PSAK 73 menggunakan metode present value untuk menghitung biaya penyewaan pesawat, yang kemudian didepresiasi. Hal ini meningkatkan beban kerja Garuda dan menyisakan beban keuangan yang berkelanjutan berdasarkan akrual.

Dengan konversi ke PSAK 107, semua transaksi Garuda akan berbasis kas (cash-basis), yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang langsung memperkuat ekuitas perusahaan yang sebelumnya negatif.

Prasetio juga menjelaskan bahwa Garuda telah menyelesaikan amandemen perjanjian operasi sewa (operating lease) menjadi ijarah dengan para lessor (pemilik pesawat). Negosiasi ini melibatkan kesepakatan untuk opsi put dan call, yang memungkinkan Garuda untuk mengeksekusi skema ijarah dari operasi sewa.

Dengan strategi ini, Garuda Indonesia berharap dapat memperbaiki posisi keuangan dan mempersiapkan diri untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di industri penerbangan.

Penuhi Permintaan Masyarakat

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra, memberikan klarifikasi terkait persepsi masyarakat mengenai harga tiket pesawat Garuda yang dianggap mahal. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk menurunkan harga tiket pesawat Garuda akan tergantung pada perintah langsung dari atasannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Meskipun demikian, Garuda Indonesia tetap terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat.

"Dari awal, kami bertahan dengan kebijakan tersebut. Saya menyampaikan, selama bos saya, Pak Menteri, tidak memberi perintah untuk menurunkan harga, saya tidak akan menggubris yang lain. Tetapi tentu ini menjadi suara dari masyarakat," ujar Irfan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024.

Irfan menjelaskan bahwa Garuda Indonesia telah melakukan penyesuaian harga tiket pesawat domestik dengan mengurangi tarif pada rute, hari, dan jam tertentu. Sebagai contoh, untuk penerbangan domestik menuju Bali, harga tiket pada hari biasa adalah Rp1,9 juta, sedangkan pada hari Minggu harga tiketnya diturunkan menjadi Rp1,3 juta.

"Bali selalu memiliki harga tiket ekonomi sebesar Rp1,9 juta pada hari-hari biasa. Namun, pada hari Minggu, harga tiketnya turun menjadi Rp1,3 juta untuk satu arah. Begitu pula untuk penerbangan kembali pada hari Kamis," tambahnya.

Selain menurunkan harga tiket pesawat, Garuda Indonesia juga akan menggalakkan kampanye "The Best Time to Go to Bali" untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan pada hari Minggu dan kembali pada hari Kamis. Kolaborasi dengan sejumlah hotel juga dilakukan untuk memberikan potongan harga atau diskon khusus kepada penumpang Garuda Indonesia yang melakukan perjalanan sesuai dengan kampanye tersebut.

Dengan langkah-langkah ini, Garuda Indonesia berharap dapat memberikan pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan udara, sekaligus meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali dalam berbagai kesempatan.(*)