KABARBURSA.COM - Mantan Gubernur BI, Joseph Soedradjad Djiwandono, memberikan pandangannya mengenai program makan siang gratis bergizi yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dibandingkan dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai seorang ekonom, Soedradjad, yang juga kakak ipar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, menyatakan preferensinya terhadap program makan siang bergizi untuk anak sekolah dan ibu hamil ketimbang proyek IKN.
"Dalam hal ini, saya sebagai seorang ekonom tidak bisa berbohong. Saya lebih memilih makan siang bergizi. Karena saya yakin hal itu bisa segera dilaksanakan, bahkan kami telah menghitung secara rinci mengenai biayanya, siapa yang akan menerima manfaatnya, dan sebagainya," ujar Soedradjad dalam acara MRI Banking Service Excellence 2024, pada Selasa 2 Juli 2024.
Meskipun demikian, Soedradjad menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti ia tidak mendukung pembangunan IKN. Namun, menurutnya, pembangunan IKN memerlukan biaya yang sangat besar dan belum ada perencanaan yang matang terkait sumber pendanaannya, terutama dengan masalah ketersediaan air bersih di lokasi baru ibu kota.
"Pembiayaannya memang sangat besar, ini yang perlu diperhatikan sebagai seorang ekonom," tambahnya.
Soedradjad juga mengingatkan bahwa masalah pemindahan ibu kota sudah menjadi perbincangan sejak ia berada di kabinet. Wacana mengenai Sentul sebagai alternatif ibu kota muncul sebagai respons terhadap intrusi air laut di Jakarta.
Menurut Soedradjad, pemindahan ibu kota memang merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan matang terkait perencanaan pembiayaan dan seberapa besar anggaran APBN yang harus dialokasikan untuk proyek tersebut.
"Ibu kota Malaysia berubah dengan sukses, namun sebaliknya, Kamboja mendirikan ibu kota di hutan yang akhirnya tidak terisi," ungkapnya.
Sebagai informasi, total anggaran yang dialokasikan untuk IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 72,5 triliun. Realisasi anggaran IKN ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan realisasi mencapai Rp 5,5 triliun pada tahun 2022, Rp 27 triliun pada tahun 2023, dan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk tahun 2024.
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Mei 2024, realisasi anggaran pembangunan IKN telah mencapai Rp 5,5 triliun, yang setara dengan 13,7 persen dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 40 triliun.
Polemik seputar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan para pakar ekonomi. Proyek ambisius ini, yang bertujuan untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru, mengundang berbagai pandangan pro dan kontra.
Sebagian pihak mendukung ide pemindahan ibu kota, mengingat Jakarta semakin rentan terhadap risiko bencana alam dan masalah lingkungan yang semakin memburuk. Pembangunan IKN diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi.
Di sisi lain, banyak kritikus yang menyoroti berbagai masalah terkait dengan IKN, terutama terkait dengan perencanaan dan pembiayaan proyek ini. Isu utama termasuk besarnya biaya yang diperlukan, kurangnya ketersediaan air bersih di lokasi baru, dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan ini.
Polemik ini semakin memanas dengan adanya perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa dana yang sangat besar yang dialokasikan untuk IKN bisa dimanfaatkan untuk program-program sosial ekonomi yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di berbagai daerah yang masih tertinggal.
Sementara itu, sebagian lagi menganggap bahwa pembangunan IKN adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mereka meyakini bahwa dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang efektif, proyek ini dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia.
Namun demikian, kesepakatan tentang IKN masih jauh dari titik temu. Diskusi terus berlanjut antara pemerintah, pakar, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia dalam jangka panjang.
Dalam periode tahun 2022 hingga 2024, total anggaran yang telah dialokasikan untuk IKN mencapai Rp 72,5 triliun. Realisasi anggaran ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun:
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengawal dan mengelola penggunaan anggaran ini untuk memastikan proyek IKN berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat progres dalam realisasi anggaran, tetap terdapat sorotan terhadap transparansi, efisiensi, dan manfaat yang dihasilkan dari setiap pengeluaran yang dilakukan. (*)
Desty Luthfiani • 26 menit yang lalu
Hutama Prayoga • 1 jam yang lalu
Syahrianto • 2 jam yang lalu
Syahrianto • 3 jam yang lalu
Hutama Prayoga • 3 jam yang lalu