KABARBURSA.COM - Narasi ekonomi Indonesia yang kerap diprediksi bakal bangkrut akibat utang pemerintah terus bergulir. Hal ini dipicu oleh posisi utang pemerintah yang terus bertambah setiap saat.
Narasi itu dibantah Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan. Dia menegaskan bahwa Indonesia jauh dari risiko kebangkrutan akibat utang pemerintah.
Deni memaparkan sejumlah indikator yang mendukung klaim tersebut.
"Kok sering banyak berita di media seolah-olah negara kita ini dalam kondisi darurat utang. Apa benar nih Indonesia akan bangkrut gara-gara utang?" katanya dalam acara Sosialisasi Peran Pembiayaan APBN dan Edukasi Literasi Investasi SBN Ritel Seri SBR013 yang dikutip Senin, 24 Juni 2024.
Deni menyebutkan indikator pertama yang memastikan posisi utang pemerintah dalam kondisi aman adalah peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga rating internasional.
Berdasarkan penilaian tiga lembaga rating besar dunia, surat utang negara Indonesia masuk dalam kategori investment grade.
"Artinya, surat utang yang layak diinvestasikan karena kemungkinan gagal bayarnya rendah," ujarnya.
Selama periode pandemi COVID-19, peringkat rating surat utang negara tetap berada pada kategori outlook stabil. Deni menggarisbawahi bahwa hal ini bisa dikatakan "langka", karena sebagian besar surat utang negara lain mengalami penurunan peringkat.
"Selama pandemi sampai sekarang, lebih dari 60 persen negara ratingnya diturunkan," katanya.
Indikator berikutnya adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terjaga dan lebih rendah dibanding banyak negara lain. Deni menyebutkan, hingga April lalu, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 38 persen.
"Kalau di ranking di seluruh dunia, kita di peringkat 125. Aman banget itu," tuturnya.
Indikator terakhir adalah komposisi utang pemerintah yang didominasi oleh surat utang dalam bentuk rupiah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, lebih dari 70 persen utang pemerintah adalah utang dengan denominasi rupiah.
Tingginya porsi utang dalam bentuk rupiah dapat meminimalkan dampak beban utang terhadap kas negara dari volatilitas mata uang. Dengan demikian, Deni menuturkan, pemerintah dapat mengelola utang lebih baik.
"Kemampuan kita mengelola utang semakin kuat," ucapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data dokumen APBN KiTa, nilai utang pemerintah hingga 30 April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun. Nilai ini meningkat sekitar Rp76,33 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp8.262,10 triliun.
Meski demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat menurun. Rasio utang terhadap PDB pada April 2024 sebesar 38,64 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 38,79 persen.
Beberapa waktu lalu, Tim Presiden terpilih Prabowo Subianto menyangkal rumor tentang rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengklarifikasi hal ini.
Thomas menegaskan bahwa Prabowo belum menetapkan target utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait metrik fiskal.
Sebelumnya, rumor ini disebut-sebut menjadi penyebab pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan pada pasar obligasi.
"Kami sama sekali tidak sedang membahas target utang terhadap PDB. Ini bukan bagian dari rencana kebijakan resmi," kata Thomas, yang juga keponakan Prabowo, Selasa, 18 Juni 2024.
Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia harus berani mengambil utang selama itu untuk program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, ia juga menegaskan komitmen untuk tetap mematuhi batasan defisit anggaran.
"Yang penting untuk dicatat adalah Prabowo dan timnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang," jelas Thomas.
Lembaga pemeringkat dan investor terus memantau kebijakan fiskal Prabowo, khawatir bahwa program-program mahal yang dijanjikan selama kampanye dapat meninggalkan dampak pada kondisi fiskal Indonesia.
Thomas menjelaskan bahwa diskusi antara tim Prabowo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lebih fokus pada peningkatan pendapatan, tinjauan ulang belanja, dan alokasi anggaran untuk beberapa program, termasuk program makanan siang gratis bergizi untuk anak-anak.
Ia juga menjamin bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB.
Sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an, Indonesia telah menetapkan batasan defisit anggaran tahunan tidak lebih dari 3 persen dari PDB dan membatasi rasio utang hingga 60 persen.
Kebijakan ini telah membantu Indonesia membangun catatan pengelolaan fiskal yang kuat dan mempertahankan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga.
Meskipun rasio utang meningkat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah belanja besar-besaran selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani terus berupaya untuk menurunkannya dengan mengurangi defisit anggaran.
Defisit tahun lalu mencapai 1,65 persen, yang merupakan angka terendah dalam 12 tahun. (*)
Hutama Prayoga • 1 jam dari sekarang
Desty Luthfiani • 2 jam yang lalu
Hutama Prayoga • 2 jam yang lalu
Citra Dara Vresti Trisna • 6 jam yang lalu
Yunila Wati • 20 jam yang lalu