Menteri PUPR Basuki Beri Sinyal Program Tapera Akan Ditunda

KABARBURSA.COM - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang selama ini menjadi polemik besar di masyarakat, direncanakan akan ditunda. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa program Tapera belum tentu diberlakukan pada 2027 mendatang. Bahkan keduanya menyinggung bahwa progam ini tidak perlu diimplementasikan secara tergesa-gesa. Opsi pelaksanaannya mundur sangat terbuka lebar.

Basuki, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tapera, menyoroti pentingnya keselarasan dan kesepakatan dalam mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ungkapan ini disampaikannya usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis, 6 Juni 2024.

Menurut Basuki, langkah-langkah implementasi Tapera harus didasarkan pada tingkat sosialisasi yang memadai di seluruh lapisan masyarakat. Beliau mempertegas bahwa keberlakuan Tapera seharusnya ditunda hingga proses sosialisasi yang memadai telah dilakukan, sehingga BP Tapera dan pihak terkait dapat memastikan bahwa penerima manfaat tidak mengalami kesulitan atau kebingungan terkait program ini.

“Jika DPR atau MPR mengusulkan penundaan implementasi Tapera, saya rasa saya dan Menteri Keuangan akan mendukungnya,” katanya.

Basuki menjelaskan bahwa program Tapera sebenarnya telah digagas sejak 2016 dengan lahirnya UU Nomor 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Awalnya, iuran Tapera hanya diberlakukan pada PNS, ASN, TNI/Polri, Pegawai BUMN, dan BUMD.

Namun, wacana baru muncul bahwa iuran Tapera akan diperluas ke pekerja swasta dan individu lain yang menerima gaji atau upah, dengan tarif sebesar 2,5 persen dari gaji, dan 0,5 persen dari pengusaha.

“Kami dan Menteri Keuangan sepakat untuk menunda program ini hingga 2027, guna memperkuat kredibilitasnya, karena ini masalah kepercayaan,” jelas Basuki.

Selain pembahasan mengenai Tapera, Basuki juga membahas alokasi anggaran senilai Rp105 triliun yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mendanai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi bunga, guna mengatasi backlog perumahan.

“Sementara, diperkirakan dalam satu tahun, dana yang terkumpul untuk Tapera mencapai Rp50 triliun. Namun, dengan semua kontroversi ini, saya merasa menyesal. Saya merasa bahwa apa yang telah kita lakukan dengan alokasi anggaran Rp105 triliun untuk FLPP subsidi bunga selama 10 tahun sudah lebih dari cukup,” tegasnya.

Basuki menekankan pentingnya memastikan kesiapan dan penerimaan masyarakat sebelum meluncurkan program Tapera. Keputusan untuk menunda implementasi hingga 2027 merupakan langkah yang diambil untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam konteks pengalokasian dana, Basuki menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung program perumahan, dan fokus sekarang adalah pada efektivitas penggunaan dana tersebut untuk memastikan akses perumahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo: Cari Solusi Terbaik

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029, Prabowo Subianto, memberikan tanggapannya terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, 6 Juni 2024.

Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh dan mencari solusi terbaik terkait kebijakan Tapera yang saat ini tengah menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat.

“Kami akan melakukan kajian dan mencari solusi terbaik,” ungkap Prabowo kepada wartawan.

Meskipun demikian, ketika ditanya lebih lanjut apakah kebijakan Tapera akan tetap diteruskan dalam pemerintahannya yang akan datang, Prabowo belum memberikan jawaban yang pasti.

Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, ribuan buruh merencanakan untuk melakukan unjuk rasa menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengumumkan bahwa unjuk rasa tersebut akan dilakukan di depan Istana pada Kamis, 6 Juni 2024. Aksi tersebut direncanakan dimulai pada pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balai Kota dan bergerak menuju Istana melalui kawasan Patung Kuda.

“Ribuan buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, serta Serikat Petani Indonesia (SPI), dan organisasi perempuan PERCAYA,” jelas Said Iqbal dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Rabu, 5 Juni 2023.

Pada konteks politik yang dinamis, tanggapan Prabowo terhadap Tapera menunjukkan kewaspadaannya sebagai pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kajian yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah yang bijaksana untuk memastikan kebijakan yang diambil mendapat dukungan luas dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh ribuan buruh menyoroti kompleksitas kebijakan ekonomi dan sosial di Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan adanya unjuk rasa tersebut, diharapkan aspirasi buruh dan serikat pekerja dapat didengar dan dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah.(*)